TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita di kanal Nasional menjadi perhatian pembaca. Pertama tentang desakan Komisi Informasi kepada parlemen agar mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Kedua soal Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang menanggapi menyeberangnya Gerindra ke koalisi pemerintah. Berikut rangkumannya.

Desakan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi

Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Suryadi mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Terlebih setelah ada kebocoran data 279 juta warga Indonesia yang dijual secara daring.

"Bisa dikatakan saat ini terjadi darurat pelindungan data pribadi di tengah derasnya perkembangan teknologi, karenanya RUU Pelindungan Data Pribadi harus segera disahkan dan diundangkan demi menjaga kerahasiaan data pribadi warga negara Indonesia,” kata Cecep dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Mei 2021.

Di era perkembangan teknologi yang semakin maju, Cecep melihat pelindungan data pribadi menjadi darurat. Hal ini dikarenakan jaminan hukum atas pelindungan data pribadi masih sangat lemah, disamping upaya serius dari DPR dan Pemerintah dalam membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi masih belum selesai.

Cecep mengatakan data pribadi merupakan data yang wajib dilindungi kerahasiaannya. Oleh karena itu, baik badan publik maupun pihak swasta yang memiliki dan menyimpan data pribadi seseorang wajib melindungi kerahasiaan karena hal tersebut dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ia juga mengapresiasi respons cepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanggil BPJS Kesehatan. Diduga kebocoran data ini berasal dari sana. Cecep mengatakan investigasi harus segera dilakukan untuk segera mengusut secara tuntas dugaan kebocoran dan penjualan data pribadi warga negara.

<!--more-->

Pelindungan data pribadi warga negara Indonesia merupakan hal dasar yang harus diperhatikan karena dengan percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki tata kelola atau pribadi warga negara Indonesia serta dapat menjerat pihak-pihak yang membocorkan data pribadi maupun menjual belikan data pribadi.

“Saya kira, solusi untuk kebocoran data pribadi ini adalah dengan segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, agar masyarakat dapat memperoleh jaminan hukum yang jelas,” kata Cecep.

Presiden PKS

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengatakan fakta bahwa PKS selalu tersakiti oleh pasangan koalisi dapat menjadi pelajaran. Misalnya, saat PKS ditinggalkan Gerindra yang masuk ke pemerintahan hingga gagal menjadi wakil gubernur DKI.

"Jadi pembelajaran bagi kami bagaimana mudah-mudahan kami makin matang menangkap perasaan-perasaan yang tidak enak dialami pada masa lalu. Ini jadi pelajaran bagi kami," kata Syaikhu di Kantor Tempo, Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021.

Syaikhu mengatakan politik adalah hal yang terbuka. Dengan sejumlah peristiwa tersebut, ia mengatakan, partainya masih tetap menyambangi dan berkomunikasi dengan partai lain. "Dengan harapan ke depan ada konstelasi berubah dan perubahan perilaku. Politik kan dinamis," kata dia.

PKS, kata Ahmad Syaikhu, tinggal berupaya mana yang paling memungkinkan untuk berkoalisi ke depannya. Meski begitu, Syaikhu mengakui bahwa pengalaman yang lalu tak bisa dinafikan oleh pengurus dan kader. "Tapi mudah-mudahan kita berharap ada perubahan pada perilaku partner kita," ujarnya.

Pada Pemilu 2019, PKS berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai lawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan inkumben. Kalah di pemilu, Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Jokowi. Sedangkan PKS memilih oposisi.

Ahmad Syaikhu juga pernah mengikuti bursa pemilihan wagub DKI. Ia bahkan sudah lolos fit and proper test, namun yang terpilih adalah kader Gerindra, Ahmad Riza Patria.

Baca juga: Menkominfo Berharap RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Awal 2021

EGI ADYATAMA | FRISKI RIANA