Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M. Syarif. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif curiga pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan sudah menargetkan pegawai-pegawai untuk digagalkan. Pasalnya, banyak pegawai yang berintegritas justru tidak lolos tes tersebut.
“Banyak sekali menggagalkan para penyelidik dan penyidik senior independen KPK yang telah teruji independensinya, serta menyasar beberapa pejabat struktural dan pegawai baru yang bagus-bagus,” kata Syarif lewat keterangan tertulis, Ahad, 16 Mei 2021.
Penelusuran Tempo menemukan penyidik senior Novel Baswedan masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Adapula Direktur PJKAKI KPK Sudjanarko yang tidak lolos. Padahal Novel terhitung berprestasi karena terlibat dalam pengungkapan kasus kakap seperti korupsi proyek e-KTP.
Syarif mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri, Badan Kepegawaian negara dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus menunda pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Pelantikan rencananya akan dilakukan pada 1 Juni 2021. Pelantikan, kata dia, harus ditunda sampai 75 pegawai yang tidak lolos sudah ditentukan nasib ke depannya.
Selain itu, Laode Muhammad Syarif mengatakan pelantikan itu juga harus ditunda karena ada dua komisioner KPK yang tidak setuju dengan hasil TWK. Syarif enggan menyebut nama dua komisioner yang masih aktif itu.
