TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan isu Taliban di tubuh komisi antirasuah adalah hoaks politik. Busyro menduga isu itu adalah produk dari imperium para pendengung atau buzzer-buzzer politik.

"Saya persaksikan bahwa di KPK selama ini tidak pernah ada yang namanya fanatisme kelompok agama apa pun juga, baik itu Kristiani, Islam, Hindu, maupun Buddha," kata Busyro dalam konferensi pers daring, Jumat, 7 Mei 2021.

Busyro bercerita, ia masih mengingat Christian, seorang penyidik senior di KPK berlatar belakang polisi yang beragama Kristen. Dia juga menyebut seorang jaksa bernama Kadek beragama Hindu. Busyro mengatakan dua pegawai itu adalah orang yang saleh dalam menjalankan agama mereka masing-masing.

"Dan juga Novel Baswedan cs, yang memilih pindah alih status sebagai perwira polisi pindah menjadi penyidik KPK, berhikmat di KPK untuk fokus pada KPK," kata Busyro.

Busyro mengatakan isu Taliban di KPK ini muncul berbarengan dengan proses seleksi pimpinan KPK pada tahun 2019. Proses seleksi pimpinan KPK tersebut berlangsung tak lama setelah revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.

Menurut Busyro, ketika itu beredar bagan yang menampilkan Novel Baswedan dan sejumlah alumni pimpinan KPK, serta memberikan narasi sesat bahwa komisi antirasuah itu menjadi sarang Taliban. Proses seleksi pimpinan KPK pun melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Busyro juga menyoroti tes wawasan kebangsaan dalam proses alih fungsi pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan ini.

Busyro mengatakan delapan dari 75 pegawai yang tak lolos itu beragama Nasrani dan Buddha. Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan fakta tersebut membuktikan bahwa isu Taliban sama sekali tak pernah ada di KPK. "Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa ini," kata Busyro Muqoddas.

Baca juga: Busyro Muqoddas Sebut KPK Korban Banditisme Politik di Indonesia

BUDIARTI UTAMI PUTRI