Resmikan PSEL Surabaya, Jokowi Beri 2 Jempol untuk Risma dan Eri

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 6 Mei 2021 16:44 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021. ANTARA/BPMI Setpres/Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Kamis, 6 Mei 2021. Jokowi mengacungkan dua jempol kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wali Kota Surabaya sebelumnya, Tri Rismaharini atau Risma, karena berhasil menjadi kota pertama dari tujuh kota yang ditunjuk membuat pilot project PSEL.

"Dari 7 kota yang saya tunjuk lewat peraturan presiden, ini yang pertama jadi, yang lain masih maju mundur. Hingga sekali lagi, saya acungi dua jempol untuk Pemerintah Kota Surabaya baik wali kota lama ataupun wali kota yang baru," ujar Presiden Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 6 Mei 2021.

Menurut Jokowi, pembangunan PSEL sudah diinginkannya sejak menjadi Wali Kota Solo. Namun di masa itu terkendala tidak adanya payung hukum yang memadai. Saat menjadi presiden, Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Keluar Perpres 16/2018 mengenai investasi, keluar lagi Perpres 35/2018 mengenai tarif listrik untuk memastikan Pemda itu berani mengeksekusi," tuturnya.

Namun, lanjut Jokowi, masih saja banyak Pemda yang belum berani mengeksekusi PSEL. "Memang kecepatan bekerja Pemerintah Kota Surabaya patut kita acungi jempol," ujar Jokowi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Pemerintah Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan pembangunan PSEL Benowo yang dilakukan Pemkot ini, sebetulnya dimulai sejak 2012 dengan menggandeng PT Sumber Organik (SO). Dimana saat itu proses mengolah sampah menjadi listrik masih menggunakan metode landfill gas power plant.

Seiring berjalannya waktu, lanjut dia, kemudian pada 2015, Pemkot yang bekerja sama dengan PT SO ini mulai menggunakan metode gasification power plant untuk mengolah sampah menjadi listrik.

"Tanggal 10 Maret 2021 kemarin sudah proses. Jadi sudah bisa menghasilkan listrik 9 Megawatt dari setiap 1.000 ton sampah per hari," kata Anna seperti dikutip Antara.

Sampah yang dihasilkan Kota Surabaya mencapai sekitar 1.500 ton per hari. Secara sederhana, Anna menjelaskan bagaimana metode gasification power plant ini mampu mengolah sampah menjadi listrik. Pertama, sampah yang telah ditimbang akan dimasukkan waste pit atau proses pemilahan.

Kemudian, sampah itu diayak menggunakan crane, seperti capit dan dimasukkan ke dalam boiler. Di dalam boiler itulah proses pembakaran dilakukan. Metode ini pun terbilang lebih cepat dibanding sebelumnya landfill gas power plant.

"Jadi melalui gasification ini per hari minimal 1.000 ton sampah yang diolah menjadi listrik. Dan mesin ini bekerja selama 24 jam tidak berhenti, tapi memang dalam satu tahun itu ada beberapa hari masa pemeliharaan. Jadi saat itu mesin berhenti tidak beroperasi sama sekali, supaya tidak rusak," kata Anna soal proses PSEL yang diresmikan Jokowi di Surabaya.

Baca juga: Melihat Proyek Pengelolaan Sampah Energi Listrik di Semarang

DEWI NURITA | ANTARA

Berita terkait

Kisah Nimas 10 Tahun Diganggu dan Dikirimi Foto Cabul Pria yang Terobsesi Dengannya

20 menit lalu

Kisah Nimas 10 Tahun Diganggu dan Dikirimi Foto Cabul Pria yang Terobsesi Dengannya

Kisah Nimas Sabella sepuluh tahun diganggu pria viral di media sosial. Polda Jawa Timur pun bergerak

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

2 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

3 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

3 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

8 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

8 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Soal Sampah Tak Kunjung Selesai, Kota Yogya dan Bantul Teken Kerjasama Disaksikan Sultan

9 jam lalu

Soal Sampah Tak Kunjung Selesai, Kota Yogya dan Bantul Teken Kerjasama Disaksikan Sultan

Persoalan sampah di Yogyakarta seolah tak kunjung usai penutupan permanen Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Piyungan awal Mei 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

9 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

9 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya