TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ketidaktahanan pangan keluarga tidak berkaitan dengan tingkat kemiskinan suatu rumah tangga, melainkan dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan gizi pangan.

"Perilaku dan pola konsumsi pangan, serta pilihan diet masing-masing orang," kata Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Seminar Nasional Ketahanan Pangan Keluarga dan Amaliyah Ramadhan 1442 Hijriah secara daring, Senin, 3 Mei 2021.

Merujuk pada riset Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Wapres menyebutkan ada empat kategori ketahanan pangan di tingkat keluarga, yakni tahan pangan atau food secure, rawan pangan tanpa kelaparan, rawan pangan kelaparan moderat dan rawan pangan kelaparan akut.

"Sebagian besar rumah tangga responden (64 persen) berada dalam kategori tahan pangan dan sisanya adalah kelompok rentan yang berada dalam kategori rawan pangan, yaitu rawan pangan tanpa kelaparan (28,84 persen), rawan pangan kelaparan moderat (10,14 persen) dan rawan pangan kelaparan akut (1,95 persen)," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, kepada kelompok rentan, pemerintah telah melakukan program jaring pengaman sosial khususnya di masa pandemi Covid-19. Bagi mereka yang bekerja di sektor informal, berpendapatan tidak tetap dan termasuk kelompok rumah tangga miskin, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 230,21 triliun pada 2020.

"Sedangkan di tahun 2021, untuk bidang perlindungan sosial, pemerintah memiliki alokasi Rp110,2 triliun," tutur wapres.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, Ma'ruf mengatakan pemerintah memiliki program pemberdayaan bagi masyarakat yang dijalankan di Kementerian Pertanian.

Beberapa program untuk peningkatan ketahanan pangan tersebut antara lain Lumbung Pangan Masyarakat, Pengembangan Pertanian Keluarga (Family Farming), Pekarangan Pangan Lestari dan Pekarangan Pangan Lestari Stunting.

Baca Juga: Pengamat: Fakta Ketahanan Pangan Indonesia Membaik