TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nizam mengatakan kementeriannya menganggarkan dana hingga Rp1 triliun untuk penerapan program Kampus Merdeka.

“Kami alokasi anggaran lebih dari Rp1 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan juga dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP),” ujar Nizam dalam Knowledge Sharing Forum ke-19 yang diselenggarakan Universitas Terbuka yang dipantau di Jakarta, Senin, 3 Mei 2021.

Sejumlah program Kampus Merdeka yang sudah berjalan, yakni Kampus Mengajar yang diikuti 15.000 mahasiswa, yang mendamping pembelajaran siswa di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Selanjutnya program Magang Kampus Merdeka dan juga pelaksanaan Pertukaran Kampus Merdeka yang mana mahasiswa Aceh melakukan pertukaran ke Papua, dan sebaliknya.

Bahkan, lanjut Nizam, untuk pertukaran mahasiswa akan ditingkatkan ke pertukaran internasional. Tujuannya agar mahasiswa juga memiliki jejaring internasional

Selain itu juga kegiatan mikrokredensial seperti mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Google maupun Huawei. Juga mahasiswa bisa mengikuti sejumlah proyek terkait UMKM dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Nizam menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan tinggi Kemendikbud-Ristek yakni meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidik, dan menguatkan sistem tata kelola pendidikan tinggi.