6 Hal Tentang Partai Ummat yang Didirikan Amien Rais

Jumat, 30 April 2021 08:22 WIB

Logo Partai Ummat. Foto/istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Ummat resmi dideklarasikan Amien Rais di Yogyakarta, pada Kamis, 29 April 2021. Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya terbuka untuk semua kalangan termasuk kalangan nonmuslim. "Kami terbuka untuk tidak hanya muslim," kata Ridho Rahmadi.

Berikut 6 fakta mengenai Partai Ummat:

1. Ada 99 Pendiri

Sebanyak 99 orang pendiri Partai Ummat. Mereka mewakili 34 provinsi dan telah hadir dalam deklarasi partai di Yogyakarta.

2. Susunan pengurus

Posisi Ketua Majelis Syuro dipegang oleh Amien Rais dan Ustad Sambo sebagai Sekretaris Umum. Sedangkan Ketua Umum dipegang menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi. Ia merupakan dosen di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta jurusan Teknik Informatika. Sedangkan Wakil Ketua Partai Ummat adalah Agung Mozin.

3. Terbuka untuk nonmuslim

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partai politik yang digagas oleh Amien Rais itu terbuka untuk semua kalangan termasuk kalangan nonmuslim. "Kami terbuka untuk tidak hanya muslim," kata Ridho Rahmadi saat ditemui di Kompleks Kediaman Amien Rais, Sleman, DIY, Kamis 29 April 2021.

Menurut Ridho, keterbukaan partai yang baru saja dideklarasikan tersebut antara lain dibuktikan dengan merangkul dua orang kader sebagai PIC atau penanggung jawab Partai Ummat di Papua dan Papua Barat dari kalangan nonmuslim yang kini tengah melakukan konsolidasi internal di daerah masing-masing. "Saya sangat trenyuh karena progres mereka begitu melaporkan hampir 100 persen kabupaten (Papua dan Papua Barat) insyaallah ready," kata dia.

4. Perekrutan kader berbasis ormas Islam

Perekrutan kader dari basis organisasi masyarakat Islam masih menjadi andalan partai itu. "Itu salah satu andalan kami sejauh ini. Ke depannya proyeksi kami lebih luas, terutama generasi muda," ujar Ridho.

Sebagai agenda awal, menurut dia, partai berlogo perisai tauhid itu masih akan berkonsentrasi merampungkan pendaftaran partai sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

5. Target Ikut Pemilu 2024
Ridho menargetkan proses pengurusan legalitas sebagai partai baru segera selesai sehingga diharapkan bisa ikut meramaikan Pemilu 2024. "Kalau dari peraturan kira-kira pendaftaran itu dua tahun enam bulan sebelum pemilu. Jadi kalau kita tarik tahun ini kan berarti sekitar Oktober (sudah mengumpulkan berkas pendaftaran)," ucap dia.

Selepas urusan di Kemenkumham rampung, ia berencana menemui seluruh kader Partai Ummat di berbagai daerah mulai dari Papua hingga Aceh.

6. Ada Neno Warisman hingga Buni Yani
Puluhan tokoh disebut telah resmi bergabung dalam gerbong Partai Ummat yang dideklarasikan Amien Rais di Yogyakarta. Mereka antara lain artis Neno Warisman, mantan Menteri Kehutanan dan salah satu Ketua Partai Bulan Bintang MS Kaban, dan Buni Yani. Buni Yani merupakan sosok yang pernah dikaitkan dalam kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Partai Ummat adalah harapan saya yang terakhir untuk memperjuangkan dan mendapatkan keadilan,” kata Buni Yani dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 29 April 2021.

Berita terkait

Serius Santai ala Mega

12 jam lalu

Serius Santai ala Mega

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan penting untuk generasi muda dengan cara yang berbeda. Santai, sesekali berseloroh, namun memuat hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya

Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

3 hari lalu

Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, di depan Tito Karnavian menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah.

Baca Selengkapnya

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

4 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

4 hari lalu

Mau Evaluasi Pemilu, Komisi II DPR Pertimbangkan Revisi 3 UU Politik

Komisi II DPR akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu melalui revisi terhadap paket UU terkait politik.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

4 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

4 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

5 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

9 hari lalu

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Baca Selengkapnya

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.

Baca Selengkapnya

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

12 hari lalu

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.

Baca Selengkapnya