TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indonesia Political Opinion menunjukkan kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 mendapat nilai negatif dari responden.

"Program pemerintah justru lebih banyak hal negatif, misal kecurigaan terkait dikorupsi, tidak signifikan membantu, termasuk tidak transparan dan terbuka," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 10 April 2021.

Dedi mengatakan dalam survei yang melibatkan 1.200 responden pada 10-22 Maret 2021, responden dimintai pendapatnya soal bantuan tunai, pembagian sembako, dan program Prakerja.

Metode survei yang dipakai ialah multistage random sampling atau teknik pengambilan sampel bertingkat. Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.

Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi (responden) mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample.

Menurut Dedi, hanya 29,9 persen masyarakat menyatakan bantuan tunai tepat sasaran, 51,3 persen menyatakan tidak tepat. Kemudian 59 persen menyatakan efektif. "Artinya bantuan tunai dianggap tidak tepat sasaran tapi efektif," ucapnya.

Untuk program pembagian sembako, responden yang menyatakan tepat sasaran 61,7 persen. Namun program ini juga dianggap tidak tepat 63 persen. Dedi meniai, masalah semua program rata-rata karena ketidaktepatan penerimanya.

Adapaun pada program Prakerja, Dedi menyebut cukup mengkhawatirkan karena hanya 23 persen menyatakan tepat sasaran. Kemudian 32 persen menyatakan efektif. "Berarti program Prakerja dianggap tidak tepat sasaran dan dianggap tidak efektif yaitu 44 persen," kata dia.

Selain itu, Dedi mengungkapkan ada 68,1 persen responden mengatakan jaring pengaman sosial rawan dikorupsi. Sebanyak 51 persen menyatakan jaring pengaman sosial tidak signifikan membantu, dan 54,7 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidak transparan dan terbuka.

Berkaca dari hasil survei, Dedi menyarankan agar kementerian yang ditugaskan soal pendataan penerima bantuan sosial (bansos) di program pemerintahan Jokowi harus dievaluasi.

Baca juga: Survei Kinerja Jokowi dan Ma'ruf saat Pandemi, IPO: Ada Kejomplangan

FRISKI RIANA