Survei Kinerja Jokowi dan Ma'ruf saat Pandemi, IPO: Ada Kejomplangan
Reporter
Friski Riana
Editor
Aditya Budiman
Sabtu, 10 April 2021 11:09 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan ada kejomplangan penilaian responden terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di masa pandemi Covid-19.
"Dari kebijakan presiden atau respons terkait kepuasan kerja Presiden dan Wakil Presiden terjadi hal yang tidak berubah dari survei terdahulu, yaitu terjadi jomplang," kata Dedi dalam diskusi Polemik, Sabtu, 10 April 2021.
Survei yang melibatkan 1.200 responden itu menunjukkan kepuasan terhadap kerja Presiden Jokowi sebesar 56 persen di masa pandemi Covid-19. "Hanya 37 persen yang menyatakan tidak puas," katanya.
Di bidang sosial, responden yang puas dengan kinerja Jokowi ada 58 persen. Di bidang ekonomi 55 persen, dan politik hukum sebesar 43 persen. "Lebih besar yang menyatakan tidak puas, yaitu 49 persen," ujarnya.
Adapun survei tentang kinerja Wapres Ma'ruf Amin menunjukkan hanya 36 persen responden yang puas, sedangkan 51 persen menyatakan tidak puas.
Di bidang sosial, masyarakat yang puas dengan kerja Ma'ruf Amin hanya 40 persen. Di bidang ekonomi 29 persen, dan politik hukum hanya 38 persen.
Dari survei tersebut, Dedi menilai bahwa kerja kolektif antara Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak terlihat di masyarakat. "Orang hanya melihat Presiden Jokowi kerja tidak melibatkan Wapres, begitu juga Wapres mungkin bekerja tidak berani menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui," kata dia.
Survei IPO melibatkan 1.200 responden pada periode 10-22 Maret 2021.
Metode survei yang dipakai ialah multistage random sampling atau teknik pengambilan sampel bertingkat. Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.
Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi (responden) mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden. Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample.
Baca juga: Ada Konsekuensi Reshuffle di Balik Keputusan Jokowi Melebur Kemenristek
FRISKI RIANA
