TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan isu korupsi proyek Hambalang tak relevan diangkat lagi saat ini. Ia menanggapi pernyataan kubu Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang di bawah kepemimpinan Moeldoko yang belakangan mengungkit isu tersebut.

"Permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik," kata AHY dalam konferensi pers, Senin, 29 Maret 2021.

AHY mengatakan sudah ada penegakan hukum terkait kasus yang menyangkut Demokrat di masa lalu. Dia menyebut sejumlah oknum kader Demokrat pun telah mendapatkan sanksi hukum.

Menurut AHY, proses hukum tersebut berlangsung kredibel. Meski kepala pemerintahan ketika itu berasal dari Demokrat, kata dia, proses penegakan hukum dihormati dan tak diintervensi.

AHY pun berujar justru pada tujuh tahun terakhir ini Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal, termasuk pencegahan atau penyimpangan atau pelanggaran hukum.

"Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata," ujar AHY.

AHY menilai pernyataan kubu Moeldoko terkait kasus Hambalang itu mendiskreditkan partainya, tak memiliki kebenaran dan tidak akurat, serta tak berkaitan dengan gerakan pengambilalihan partai. Dia mengatakan justru masyarakat kini menaruh perhatian pada gerakan KLB Deli Serdang yang disebutnya tak bisa dipertanggungjawabkan oleh para penggagas.

"Ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum," ucapnya.

Kubu Moeldoko sebelumnya mengungkit kembali kasus Hambalang yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Ketua Majelis Tinggi Demokrat yang juga ayah AHY. Salah satu pendukung KLB, Max Sopacua, bahkan menyinggung putra sulung SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang dinilai tak tersentuh hukum meski namanya pernah turut disebut oleh sejumlah saksi.

Max pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kembali kasus Hambalang hingga tuntas. Adapun Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya tak akan terpengaruh pusaran politik dalam menangani perkara.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: AHY Desak Moeldoko Jelaskan Maksud Tarikan Ideologis di Demokrat