INFO NASIONAL - Untuk mengurangi beban ekonomi kelompok masyarakat rentan, Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2021 berkomitmen untuk terus melanjutkan penyaluran bantuan sosial. Bansos diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan NIK yang sudah padan dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan amanat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Penyaluran tersebut merupakan bagian dari Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2021 dan mencakup tiga jenis program, yakni Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 18,8 juta KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 Juta KPM dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta KPM.

Khusus program BPNT, selama Maret 2021 telah disalurkan ke beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM dan 25 Maret sebanyak 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM. Penyaluran bantuan tahap selanjutnya diharapkan bisa terlaksana pada 29 Maret untuk 4 juta KPM dan 30 Maret sebanyak 3 juta KPM.

“Total akumulasi penyaluran akan mencapai 17.496.185 KPM, termasuk pembayaran April yang dipercepat,” ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Asep Sasa Purnama di Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021.

Lebih lanjut, Asep menyatakan bahwa percepatan penyaluran dimungkinkan atas adanya bantuan dan dukungan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Tentu saja, bagi Pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota yang telah memperbaiki data dan mempercepat proses pemadanan NIK,” katanya.

Sepanjang Maret 2021, tercatat sebanyak 11.746.119 data dari 509 Kabupaten/Kota telah dilakukan perbaikan dan pemadanan data. “Jadi, kami masih menunggu perbaikan data yang bisa dituntaskan paling lambat pada Sabtu (27/3) malam pukul 23.59 WIB,” ucap Asep.

Pemadanan data diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran program dan menghindari kesalahan penyaluran. Saat ini, Kemensos terus melakukan upaya penambahan jumlah cakupan data sembari memperbaiki kualitas data.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri dan Pemprov serta Pemda Kabupaten/Kota yang sangat mendukung upaya percepatan perbaikan data, sehingga pelaksanaan program perlindungan sosial ke depan bisa terselenggara menjadi lebih baik lagi,” kata Asep menutup.(*)