JAKARTA - Kementerian Pertanian mengadakan Pertemuan Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah “The Development of Integrated Farming System in UPLAND Area” di Hotel Aston Priority, Jakarta, Rabu (24/3). Proyek UPLAND merupakan kegiatan pertanian di dataran tinggi yang comprehensive dari pengembangan on-farm sampai off-farmnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, kebijakan pertanian diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian.

"Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan khususnya di bidang pertanian maka dana pembangunan dapat bersumber dari beberapa pendanaan selain APBN. Kegiatan seperti ini sedianya harus didesain untuk memiliki multiplier effect karena pembiayaannya yang tidak kecil dan berasal dari pinjaman luar negeri, maka harus ditanamkan semangat untuk dapat mencapai target agar kegiatan ini dapat menjadi success story dan teladan sehingga dapat direplikasi pada kegiatan Kementerian Pertanian di masa yang akan datang," jelas Mentan Syahrul.

Proyek UPLAND ini memiliki beberapa tujuan yang salah satunya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan.

"Lalu ada modernisasi pertanian melalui penyediaan alat mesin pertanian, sarana produksi pertanian serta peralatan penanganan pasca panen untuk mendukung kegiatan pengembangan sistem pertanian terpadu," terang Mentan Syahrul.

Pada tingkat on-farm contohnya adalah peningkatan produktivitas pertanian dan di tingkat off-farm adalah pengembangan kelembagaan petani menjadi mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih baik serta pengembangan pasar untuk komoditas pertanian baik domestik maupun ekspor.

<!--more-->

"Selain itu, aspek lingkungan juga tidak boleh dilupakan di mana sistem pertanian yang dibangun harus mengutamakan kaidah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian kegiatan UPLAND ini menjadi suatu kegiatan yang sangat challenging dalam mengharmonisasikan semua aspek tersebut namun tetap menarik," tuturnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, pertemuan ini merupakan momen perubahan dan menjadi batu loncatan bagi seluruh masyarakat pertanian, dalam pelaksanaan model pengembangan pertanian terpadu yang terintegrasi khususnya di daerah dataran tinggi.

"Saya harapkan Kepala Daerah beserta jajarannya di bidang pertanian dapat mengoptimalkan dengan sebesar-besarnya kesempatan ini untuk memulai era baru model pengembangan pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern," kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy meyakini banyak tantangan yang pasti akan dihadapi di dalam implementasi kegiatan ini. Di mana salah satunya adalah banyaknya komponen yang harus dilaksanakan serta keberagaman kegiatan dikarenakan pengembangan komoditas yang berbeda di setiap kabupaten lokasi kegiatan.

Selain itu, juga keterbatasan waktu yaitu lima tahun (durasi kegiatan) menjadi satu faktor yang harus dicermati sehingga perencanaan menjadi sangat penting.

"Komitmen yang kuat dan kerja keras dari kita semua merupakan faktor kunci keberhasilan program ini," ujar Sarwo Edhy.

Selain itu, koordinasi yang baik antar semua stakeholders baik di tingkat pusat maupun provinsi/kabupaten juga sudah pasti menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan UPLAND.

"Keberhasilan kegiatan ini menjadi tanggung jawab kita bersama.Tanggung jawab tersebut bukan saja untuk keberhasilan pembangunan pertanian tetapi juga untuk generasi Indonesia di masa yang akan datang terutama karena pendanaannya merupakan pendanaan di luar APBN. Saya memiliki harapan yang besar bagi keberhasilan Kegiatan UPLAND ini sehingga mari kita wujudkan bersama keberhasilannya bagi generasi saat ini dan yang akan datang," tutup Sarwo Edhy.