Koalisi Masyarakat Buka Posko Pengaduan Korban Korupsi Bansos Covid-19

Reporter

M Rosseno Aji

Minggu, 21 Maret 2021 16:22 WIB

ICW menggelar konferensi pers Catatan Akhir Tahun agenda Pemberantasan Korupsi 2019 bertajuk "Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi di Tangan Orang Baik" di kantor ICW, Jakarta Selatan pada Minggu, 29 Desember 2019. Tempo/Halida Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuka pos pengaduan masyarakat yang menjadi korban korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19 yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara cs. Pos pengaduan ditujukan kepada masyarakat penerima bansos yang ada di wilayah Jabodetabek dan mengalami permasalahan dalam pembagian sembako itu sepanjang 2020.

“Pos pengaduan ini adalah upaya untuk memetakan permasalahan dan kerugian yang dialami masyarakat sebagai dampak korupsi,” kata perwakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Ahad, 21 Maret 2021.

Selain ICW, koalisi ini terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Change.org, dan Visi Integritas Law Office.

Kurnia mengatakan pengaduan yang masuk akan menjadi dasar untuk koalisi melakukan upaya hukum guna menuntut pemulihan kerugian masyarakat. Informasi yang terhimpun juga akan digunakan untuk mendorong perbaikan kebijakan penyaluran bansos dan jaminan sosial lainnya.

Koalisi membuka pos pengaduan mulai 21 Maret 2021 hingga 4 April 2021. Pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengisi formular di http://s.id/poskorbanbansos atau melalui hotline telepon dan Whatsapp pada nomor 0881024658639.

Advertising
Advertising

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus korupsi bansos Covid-19 pada awal Desember 2020 melalui operasi tangkap tangan. Awalnya, KPK hanya menangkap pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso. Ternyata, kasus ini juga menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka KPK. Tak cuma di lingkaran pejabat di Kemensos, kasus korupsi bansos diduga juga melibatkan politikus.

KPK menyangka Juliari Batubara cs mengentit duit Rp 10 ribu dari paket bansos Covid-19 yang disalurkan di wilayah Jabodetabek. Duit yang diduga diterima oleh Juliari mencapai Rp 17 miliar.

Baca juga: Begini Juliari Batubara Diduga Membagi Jatah Paket Bansos Covid-19 dengan Timnya

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

6 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

7 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

16 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya