BLK Tingkatkan Kolaborasi dengan Industri

Minggu, 21 Maret 2021 10:00 WIB

BLK Tingkatkan Kolaborasi dengan Dunia Industri

INFO NASIONAL - Revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19 telah mempercepat perubahan pola usaha dan industri. Untuk itu, BLK harus terus berkolaborasi dengan dunia industri agar pelatihan yang diselenggarakan mampu mengikuti perubahan yang ada.

"Kita dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan selain kolaborasi dengan dunia usaha, seberat apapun tantangan ketenagakerjaan bisa dilalui dengan kolaborasi," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan pada acara Penutupan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I BLK Bantaeng pada Sabtu, 20 Maret 2021.
Selain revolusi industri 4.0 dan dampak pandemi Covid-19, kolaborasi dengan dunia industri juga diperlukan untuk menjawab tantangan klasik ketenagakerjaan. Di antaranya adalah angkatan kerja yang mayoritas berpendidikan menengah ke bawah dan missmatch antara supply dan demand pasar kerja.
Menaker pun berharap, kolaborasi dengan stakeholders mampu memperkuat BLK. Tidak hanya dari sisi pelatihan dan sertifikasi, tapi juga dari sisi penempatan.
"Saya berharap BLK Bantaeng ini bisa menjadi tenpat bertemunya semua stakeholder ketenagakerjaan maupun pertemuan dengan para pelaku usaha di pasar kerja," kata Menaker Ida.
Selain kolaborasi, upaya lain yang dilakukan Kemnaker adalah menerapkan program transformasi BLK. Arah kebijakannya mengubah BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
"Agenda 6R yang perlu menjadi perhatian utama kita yaitu Reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, Revolusi SDM, Revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, Rebranding BLK, dan Relationship," ujarnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini Dirjen Binalattas Budi Hartawan, Direktur Bina Pemagangan Siti Kustiati, Plt. Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Heru Budoyo, Plt. Kepala BLK Bantaeng Fitroh Hanrahmawan, dan Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin. (*)

Berita terkait

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

14 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

14 hari lalu

Syarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO

SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.

Baca Selengkapnya

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

19 hari lalu

Kemnaker Kembalikan Kebijakan WFH bagi Swasta ke Perusahaan Masing-masing

Kemnaker menegaskan tidak ada surat edaran (SE) yang dikeluarkan tentang kebijakan WFH bagi karyawan swasta.

Baca Selengkapnya

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

43 hari lalu

SPAI Protes Besaran THR Ojol Ditentukan Aplikator: Harusnya Rata-rata Upah 1 Tahun Terakhir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menanggapi soal imbauan Kemnaker kepada perusahaan ojol untuk memberikan THR.

Baca Selengkapnya

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

44 hari lalu

Gojek dan Grab Tak Berikan THR ke Driver sesuai Arahan Kemnaker, Asosiasi Driver Online: Blunder Pemerintah

Asosiasi Driver Online atau ADO angkat bicara atas sengkarut pemberian THR kepada mitra pengemudi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

45 hari lalu

Terpopuler: Menteri ESDM Sebut Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang, Sri Mulyani Sebut Anggaran Bansos 2024 Melonjak 135 Persen

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2022.

Baca Selengkapnya

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

47 hari lalu

Kemnaker: Perusahaan Ojol Wajib Beri THR Buat Pengemudi dan Kurir

Kemnaker menegaskan perusahaan Ojol wajib memberikan THR Idulfitri 2024 kepada para pekerjanya, termasuk pengemudi serta kurir.

Baca Selengkapnya

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

47 hari lalu

Karyawan Belum Dapat THR? Begini Cara Lapornya

Kemnaker mengimbau pengusaha membayar THR maksimal sepekan sebelum Lebaran. Simak cara melaporkan pengusaha yang belum memberikan THR berikut ini.

Baca Selengkapnya

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

47 hari lalu

Menaker Tegaskan Perusahaan Mesti Taati Kewajiban THR: Dibayar Penuh, Tak Boleh Dicicil

Menaker Ida Fauziyah menegaskan agar perusahaan mematuhi ketentuan THR bagi pekerja dan buruh. Dia mengatakan, THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha.

Baca Selengkapnya