Pakar Hukum Sebut Polarisasi Tak Tepat Jadi Alasan Dukung Presiden 3 Periode

Rabu, 17 Maret 2021 17:36 WIB

Para peneliti dari Perludem Fadli Ramadhanil, Pusako Univ. Andalas Feri Amsari, ICW Donal Fariz, Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pukat UGM Oce Madril, ICW Almas Sjafrina, mengikuti diskusi politik dinasti, korupsi dan Pilkada serentak, di Kantor ICW, Jakarta, 13 Januari 2017. Dalam diskusi ini para peneliti menyatakan masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai tidaklah tepat menjadikan polarisasi masyarakat sebagai alasan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Alasan ini sebelumnya dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari agar Joko Widodo dan Prabowo Subianto dapat berpasangan di Pilpres 2024 demi mengatasi polarisasi masyarakat yang terbelah sejak 2014.

"Alasan memperpanjang masa jabatan presiden dengan alasan polarisasi bangsa, itu tidak benar," kata Feri kepada Tempo, Rabu, 17 Maret 2021.

Feri menilai calon-calon presiden dalam beberapa pemilihan terakhir bukanlah figur yang terlalu kredibel untuk mempersatukan bangsa. Menurut dia, malah merekalah yang kemudian membangun polarisasi tersebut.

Feri mengatakan polarisasi SARA yang terjadi belakangan menunjukkan bahwa calon-calon presiden tak memiliki gagasan untuk membangun bangsa. Sehingga, mereka cenderung memakai isu SARA demi membangun sentimen publik agar mendapatkan dukungan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas ini pun menganggap justru kontradiktif jika ada pihak yang menjadikan polarisasi masyarakat sebagai alasan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. "Kenapa figur-figur yang menciptakan polarisasi itu maju kembali? Harusnya mereka tidak diperpanjang, mereka dibatasi," ujar Feri.

Advertising
Advertising

Feri mengatakan polarisasi isu SARA yang selama ini terjadi terbukti tak baik untuk masyarakat. Ia pun berpandangan bangsa ini sebaiknya melangkah maju dengan tak membuka ruang pada penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Baiknya bangsa ini melangkah maju dengan membuka ruang kepada calon presiden baru yang menjauhkan dari semangat polarisasi soal isu-isu yang SARA," kata Feri.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari sebelumnya menyatakan mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia mengaku membayangkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang menjadi lawan dalam dua kali pilpres terakhir, dapat berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Qodari mengatakan Jokowi dan Prabowo adalah simbol dari dua kubu yang terpecah sejak 2014 silam. Jika keduanya bersatu dengan Jokowi presiden 3 periode, Qodari meyakini tensi di masyarakat akan jauh lebih rendah sebab Jokowi-Prabowo kemungkinan hanya akan berhadapan dengan kotak kosong. "Sebetulnya saya membayangkan dan mengantisipasi bahwa pemilu 2024 itu nanti capresnya berpasangan Jokowi dengan Prabowo," kata Qodari dalam video yang diterima Tempo, Selasa, 16 Maret 2021.


BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA

Baca: Pengamat Politik Qodari Jelaskan Alasan Mendukung Wacana Jokowi 3 Periode

Berita terkait

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

10 jam lalu

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

11 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

12 jam lalu

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.

Baca Selengkapnya

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

12 jam lalu

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

13 jam lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

14 jam lalu

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

16 jam lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

16 jam lalu

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

17 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

18 jam lalu

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.

Baca Selengkapnya