TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, meyakini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dapat melihat secara jernih, bahwa kongres luar biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).

“Saya masih percaya bahwa teman-teman di Kemenkumham, termasuk Menkumham Yasonna Laoly bisa menjaga integritas untuk melihat secara jernih, apakah syarat-syarat melakukan KLB dipenuhi sesuai AD ART yang tercantum dalam lembaran negara,” kata Andi dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 6 Maret 2021.

Andi mengatakan, KLB memang suatu keniscayaan. Namun, ada sejumlah syarat yang diatur dalam AD ART jika partai ingin menyelenggarakan kongres luar biasa. Pertama, KLB harus dihadiri 2 per 3 DPD, separuh dari 514 DPC, dan persetujuan Majelis Tinggi Partai. KLB juga harus diselenggarakan oleh DPP. “Semua itu tidak terpenuhi jadi bagaimana bisa dikatakan ini sah?” kata dia.

Jika Yasonna menyetujui pendaftaran kepengurusan KLB tersebut, Andi menegaskan bahwa partainya juga akan melakukan langkah hukum. Berdasarkan arahan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi mengatakan kader-kadernya akan solid dan melawan orang-orang yang menggunakan pendekatan kekuasaan dan uang.

“Apa iya kita mau kembali lagi dengan model-model gaya kekuasaan seamcam ini? Terkahir 1996, PDI Suryadi menggusur Megawati karena di-backup kekuasaan. Ini bukan dari kader partai aktif menjalankan kekuasaan di lingkaran kepresidenan sekarang tiba-tiba mencaplok partai orang lain. Ini keterlaluan,” ujarnya.

Kongres Luar Biasa KLB Demokrat Deli Serdang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai periode 2021-2025. Keputusan diambil dalam Kongres Luar Biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

Baca juga: SBY Sebut Tak Pernah Terbayang Demokrat akan Diobok-obok