Usai Airlangga-Surya Paloh Bertemu, Golkar: Tak Ada Agenda Konvensi Capres

Rabu, 3 Maret 2021 16:47 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berjabat tangan saat melakukan petemuan di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Pertemuan antara Airlangga Hartarto dan Surya Paloh tersebut membahas kerja sama kedua partai diantaranya, terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Meutya Hafid, mengatakan Golkar tak mengagendakan konvensi calon presiden untuk Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Meutya seusai beredar isu bahwa Golkar akan mengikuti konvensi bersama yang digelar Partai NasDem untuk menjaring calon presiden atau Capres 2024.

Meutya mengatakan Golkar merupakan partai pertama yang mengawali proses konvensi dan paham betul proses serta mekanisme konvensi. "Dan saat ini Golkar tidak mengagendakan konvensi," kata Meutya dalam keterangannya, dikutip Rabu, 3 Maret 2021.

Menurut Meutya, untuk strategi menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, Golkar terbuka berkoalisi dengan semua partai politik yang mempunyai visi misi yang sama. Ia mengatakan Golkar akan mempertimbangkan dengan cermat strategi terbaik untuk menghadapi pemilu serentak mendatang mengingat masih berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kami telah berkali kali mengikuti Pemilu sehingga Kami tahu apa yang terbaik untuk Partai Golkar," ujar Meutya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Pulau Kali Age, Kepulauan Seribu, pada 14 Februari 2021. Surya Paloh memang lebih banyak berdiam di pulau pribadinya itu selama masa pandemi Covid-19.

Advertising
Advertising

Baca juga: Pengamat Nilai Bagus Upaya NasDem Gelar Konvensi Capres Bersama

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan pertemuan itu adalah silaturahmi Paloh dan Airlangga sebagai sesama ketua umum partai politik yang juga berada di koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Apalagi, kata Johnny, Paloh dan Airlangga juga sama-sama baru pulih dari Covid-19.

"Bang SP ini kan senior, banyak tokoh-tokoh di Golkar adindanya. Jadi pertemuan biasa, kalau dua orang ketua umum bertemu kan tidak saja obrolannya terkait masalah pribadi, tentu kan tugas-tugas politik juga," ujar Johnny kepada Tempo.

<!--more-->

Johnny mengatakan NasDem memang akan menggelar konvensi calon presiden bersama koalisi partai. Hal ini demi memastikan pemenang konvensi mendapat tiket untuk diusung di Pilpres 2024.

Namun, Johnny membantah pertemuan Surya Paloh dan Airlangga membicarakan secara khusus konvensi calon presiden yang akan digelar NasDem. Ia mengatakan koalisi konvensi belum dibicarakan sekarang lantaran NasDem masih menyusun konsep dasar yang akan disampaikan kepada mitra koalisi nantinya. Meskipun, kata Johnny, penjajakan dan komunikasi awal terus dijalin.

"Kelakar politik pasti ada, diskusi politik pasti ada. Tapi ini kan bukan rapat politik. Jadi berkembang cair," ujar Johnny.

Di internal Golkar, sejauh ini Airlangga disebut-sebut hendak didorong maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Oktober 2020, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pernah menyampaikan bahwa aspirasi kader menginginkan Airlangga maju sebagai calon presiden di 2024. Aspirasi ini juga sudah mencuat dalam Musyawarah Nasional Golkar pada akhir 2019.

"Ini baru aspirasi dari daerah, kami belum pernah membahasnya, termasuk Pak Airlangga sendiri belum pernah membicarakan secara formal," kata Doli di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 17 Oktober 2020.

Adapun dalam konvensinya nanti, NasDem menyatakan penjaringan calon presiden akan digelar secara inklusif dan terbuka bagi siapa pun. NasDem akan membentuk tim gabungan bersama koalisi, serta melibatkan pihak independen dan profesional untuk menyeleksi para kandidat.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengatakan pihaknya tak menyiapkan calon tertentu yang diproyeksi memenangkan konvensi. Ia juga menyebut NasDem tak akan menjamin calon tertentu sebagai pemenang. "Enggak ada garansi karena ini kontestasi terbuka. Yang kami bisa garansi akan terjadi fairplay," kata Ali.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

3 jam lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

5 jam lalu

Airlangga Sampaikan 3 Isu di Pertemuan OECD Paris, Apa Saja?

Airlangga membahas terkait komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di pertemuan OECD.

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

9 jam lalu

NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

12 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

14 jam lalu

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

15 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

17 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

19 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

1 hari lalu

Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya