Barikade Gus Dur Somasi Politikus Demokrat Rachland Nashidik

Sabtu, 20 Februari 2021 17:07 WIB

Rachland Nashidik. Twitter/@RachlanNashidik

TEMPO.CO, Jakarta - DPP Barisan Kader Gus Dur (Barikade Gus Dur) melayangkan somasi kepada politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik. Pangkal soalnya adalah cuitan Rachland di Twitter yang menyatakan makam Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid dibangun dengan anggaran negara.

Cuitan itu dibuat Rachland sebagai pembanding atas polemik pembangunan Museum Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan yang mendapat dana dibah Rp 9 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Apa yang saudara katakan adalah sangat tidak benar atau tendensius dan mengada-ada dan membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan. Oleh karena makam Gus Dur sepenuhnya dibiayai oleh keluarga inti," kata Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur Priyo Sambadha dalam somasinya, dikutip Sabtu, 20 Februari 2020.

Priyo mengatakan memang ada anggaran negara, tetapi untuk pembangunan infrastruktur jalan demi kelancaran lalu lintas. Hal ini mengingat ada ribuan peziarah yang hadir setiap harinya sepanjang tahun ke makam Gus Dur di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Anggaran negara juga diperuntukkan pembangunan Museum Islam Nusantara KH Hasyim Asy'ari di Jombang. "Jadi sama sekali tidak untuk membiayai makam Gus Dur," ujar Priyo.

Advertising
Advertising

Barikade Gus Dur pun mendesak Rachland agar mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf sebelum Barikade Gus Dur melakukan tindakan hukum.

Sekretaris Jenderal DPP Barikade Gus Dur Pasang Haro Rajagukguk menyatakan somasi dan surat terbuka ini murni dari para santri. Keluarga Gus Dur, kata dia, sama sekali tak terlibat dalam somasi dan surat terbuka ini.

Putri pertama Gus Dur, Alissa Wahid juga angkat bicara lewat akun Twitternya. Dengan menyebut akun Rachland, Alissa mengatakan makam Gus Dur sampai saat ini dibiayai oleh keluarga Ciganjur, termasuk prasasti.

Ia membenarkan anggaran negara untuk pembangunan jalan raya dan lahan berjualan warga. Menurut Alissa, ada 1,5 hingga 2 juta peziarah setiap tahun ke makam Gus Dur.

Ia mengimbuhkan, setiap bulannya makam Tebuireng hanya menerima sedikit bantuan dari pemerintah, yakni untuk mengelola makam pahlawan nasional yaitu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari dan KH Wahid Hasyim.

Menanggapi somasi ini, Rachland mengatakan sumber cuitannya dari sebuah pemberitaan media massa. Menurut Rachland, poin yang ingin dia sampaikan adalah adanya penghargaan negara terhadap Gus Dur sehingga memberikan fasilitas yang memudahkan warga berziarah ke makam mantan presiden tersebut.

Rachland Nashidik mengatakan warganet yang membaca cuitannya tanpa membaca berita yang dia tautkan memang bisa saja salah mengerti. "Saya memohon maaf," kata Rachland.

Berita terkait

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

20 jam lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

2 hari lalu

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, Ini Reaksi Ketua KPU Hasyim Asy'ari

Ketua KPU menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas dan kemampuan mengamankan data.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

2 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

2 hari lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Verifikasi Faktual Calon Independen di Pilkada 2024, KPU Gunakan Metode Sensus

3 hari lalu

Verifikasi Faktual Calon Independen di Pilkada 2024, KPU Gunakan Metode Sensus

KPU akan memberikan kesempatan perbaikan bagi calon independen yang belum memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

5 hari lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser

5 hari lalu

Napak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser

Aksi mahasiswa UI menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Soeharto. Berikut berbagai peristiwa mengiringi Reformasi 1998.

Baca Selengkapnya