Pro Kontra Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Politikus

Reporter

Friski Riana

Senin, 15 Februari 2021 08:23 WIB

Ilustrasi wisuda. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kampus ditengarai mengobral gelar doktor kehormatan kepada para politikus dan pejabat. Seleksi pemberian gelar dinilai tak transparan dan diduga ada motif politik di balik penganugerahan titel tersebut.

Salah satunya Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang baru-baru ini memberikan gelar doktor honoris causa kepada mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid.

Pemberian gelar kepada Nurdin diwarnai aksi protes belasan mahasiswa Unnes. "Rekam jejak Nurdin sangat kelam," kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unnes Wahyu Suryono Pratama dalam laporan Majalah Tempo, Senin, 15 Februari 2021.

Nurdin adalah mantan narapidana kasus korupsi dana distribusi minyak goreng Bulog. Sebelum pengukuhan gelar, Rektor Unnes Fathur Rokhman mengunjungi kantor Airlangga dan Nurdin pada pekan ketiga Oktober 2020. Foto-foto pertemuan itu diunggah di akun Instagram pribadi Fathur, @fathur_rokhman_.

Fathur tak membantah pernah berjumlah dengan Nurdin dan Airlangga di Jakarta beberapa bulan sebelum penganugerahan gelar. "Pertemuan dengan siapa pun sah-sah saja," tutur Fathur. Di sisi lain, sosok Rektor Unnes pernah tersangkut kasus dugaan plagiarisme jurnal ilmiah dan disertasi.

Advertising
Advertising

Lima dosen Unnes yang diwawancara terpisah mengatakan pihak rektorat tidak pernah menggelar uji publik terhadap kemampuan akademis Nurdin. Adapun tiga guru besar menyatakan tak ada makalah ilmiah Nurdin yang diedarkan di Majelis Profesor-kumpulan guru besar Unnes.

Obral gelar doktor kehormatan juga terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kampus ditengarai melakukan praktik yang sama kepada sejumlah politikus dan pejabat. Salah satunya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang dianugerahi gelar doktor kehormatan bidang manajemen pemberdayaan masyarakat, pada 11 Juli 2020.

Tiga orang yang mengetahui proses pemberian gelar kepada Halim mengatakan Rektor UNY Sutrisna Wibawa memberikan titel doctor honoris causa karena berancang-ancang berlaga dalam Pilkada Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Halim membantah pemberian gelar doktor kehormatan terkait keinginan Sutrisna menyabet rekomendasi PKB dalam Pilkada Gunungkidul. Menurut dia, rekomendasi PKB justru jatuh kepada rival Sutrisna, Sunaryanta.

Baca Laporan Majalah Tempo: Main Obral Doktor Humoris

FRISKI RIANA

Berita terkait

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

9 jam lalu

Bersiap Maju Pilkada, Bupati Petahana Buru Selatan Ambil Formulir ke Partai

Pengambilan formulir ke PKB, Nasdem, hingga PSI.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

2 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

2 hari lalu

Muhaimin Sebut 2 Kader Golkar Ini Daftar di PKB untuk Pilkada 2024

Dua kader Golkar ini melamar jadi calon gubernur Banten dan Jakarta lewat PKB. Muhaimin Iskandar sebut belum jamin akan berkoalisi.

Baca Selengkapnya

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

2 hari lalu

12 Nama Daftar Pilkada Solo Lewat PDIP, dari Kader Partai hingga Pedagang Baut

PDIP telah membuka pendaftaran dan penyaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebanyak 12 orang telah mendaftar.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

2 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024

2 hari lalu

Golkar Depok Umumkan Dokter Ririn Farabi A Rafiq Maju di Pilkada 2024

Ririn dianggap tokoh milenial muda yang dapat mewakili gender yang menjadi jumlah pemilih dominan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

3 hari lalu

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

3 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya