Kader Demokrat yang Menemui Luhut Sudah Dipecat Sejak 2020

Jumat, 5 Februari 2021 06:38 WIB

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan sejumlah kader Partai Demokrat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali diperbincangkan. Perjumpaan itu diungkit oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang belakangan dituduh hendak mengambil alih Demokrat dengan bantuan kader dan mantan kader partai berlambang bintang Mercy itu.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengakui bosnya memang pernah bertemu sejumlah kader Demokrat sekitar Juni 2020. Namun menurut Jodi, kader-kader yang menemui Luhut bukan orang-orang yang disebut-sebut menemui Moeldoko dan merencanakan kudeta partai.

"Setahu saya beda kader dengan yang ramai-ramai sekarang," kata Jodi kepada Tempo, Kamis, 4 Februari 2021.

Kader Demokrat yang dituduh menjadi motor kudeta partai ialah Jhoni Allen Marbun bersama mantan kader Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Darmizal. Adapun yang menemui Luhut adalah Subur Sembiring, senior yang juga merupakan salah satu deklarator pendiri Demokrat.

Menurut Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani, ditilik dari foto yang beredar tak terlihat Jhoni Allen, Darmizal, maupun Nazaruddin. Kamhar menyebut juga tak ada jajaran pimpinan utama dari periode ketua umum Hadi Utomo, Anas Urbaningrum, maupun Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: Jubir: Silaturahmi Pak Luhut dengan Pak SBY dan AHY Baik

Advertising
Advertising

Kamhar mengatakan Subur Sembiring pun telah dipecat oleh partai pada 12 Juni 2020. Pemecatan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya pada Senin, 15 Juni 2020.

Kamhar mengatakan pemecatan Subur merupakan akumulasi dari berbagai manuvernya yang menggerogoti partai dari dalam. Usai Kongres V Demokrat pada medio Maret 2020, Subur bergerilya untuk mempertanyakan legalitas keterpilihan AHY sebagai ketua umum.

Sebelum dipecat, Subur diketahui mengunjungi Luhut dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kepada keduanya, Subur mengadukan kepengurusan AHY yang dianggapnya tidak sah.

Bukan cuma itu, pada Juli 2019 Subur Sembiring bersama Sahat Saragih dan Hengki Luntungan juga pernah menuding Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) ilegal. Kogasma merupakan badan adhoc yang dibentuk menjelang Pemilu 2019 dan dipimpin AHY.

Menurut Subur Sembiring dkk, Kogasma ilegal lantaran strukturnya tak ada dalam AD/ART. Ia juga menilai badan tersebut gagal.

"Membuat badan organisasi Kogasma untuk alat pemenangan pilpres dan pileg, ternyata gagal dan tidak bermanfaat seperti saksi-saksi yang amburadul," kata Subur Sembiring di Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2019.

Subur dipecat dari Demokrat pada tahun 2020 pasca-kongres yang coba melakukan manuver dan klaim bahwa kongres yang telah memilih AHY inkonstitusional. "Dia model kader parasit yang mesti diamputasi," ujar Kamhar.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

14 jam lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

17 jam lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

21 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

1 hari lalu

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

1 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

1 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Reaksi KIM Soal Peluang Parpol Lain Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menyatakan Prabowo selalu berpesan satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Baca Selengkapnya