TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengurus Partai Demokrat menuding Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko berupaya mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono dari kursi ketua umum partai. Mereka juga menyebut Moeldoko sudah berupaya menggalang dukungan dari sejumlah ketua Demokrat di provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut dokumen pemeriksaan internal Partai Demokrat yang diperoleh Tempo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Demokrat Jhoni Allen Marbun dan mantan Bendahara Umum Demokrat sekaligus mantan terpidana korupsi Muhammad Nazaruddin turut membantu Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Disebut Sudah Bentuk Posko Pemenangan KLB Demokrat

Dokumen ini berisi cerita tentang sejumlah pengurus DPC Demokrat di daerah Kalimantan Selatan yang diajak ke Jakarta dengan alasan hendak diberi bantuan banjir pada 27 Januari 2021. Di Jakarta, ternyata mereka dikumpulkan di Hotel Rasuna, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Awalnya, mereka dikumpulkan di ruangan 2805. Nazaruddin dan Jhoni disebut hadir dalam pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB tersebut. Menurut cerita, Nazaruddin membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.

Nazaruddin mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.

Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.

Jhoni juga berujar sosok Moeldoko dapat menggantikan kepemimpinan AHY yang dinilai masih kurang. Sebab, Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari AHY.

Dari ruangan 2805, mereka diminta berpindah ke ruangan 2809. Moeldoko disebut-sebut ada di ruangan ini. Menurut dokumen, Moeldoko disebut mengatakan akan maju sebagai ketua umum Demokrat dan akan membesarkan partai. Caranya adalah menggunakan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Di situ, Jhoni mengatakan Demokrat dikhawatirkan tak mencapai ambang batas parlemen 5 persen di 2024 dan tak mempunyai anggota DPR di 2029. Pelapor mengatakan pertemuan di ruangan ini berlangsung tak lama karena Moeldoko masih ada pertemuan lain dengan pembahasan sama.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian membenarkan para pengurus DPC Demokrat Kalsel yang mendapatkan undangan dan menghadiri pertemuan tersebut. Alasannya ialah pemberian bantuan dari anggota DPR untuk bencana banjir di Kalsel.

"Ternyata ada niat-niat yang tidak sesuai. Maka setelah selesai pertemuan itu mereka melaporkan ke DPP," kata Rusian kepada Tempo, Selasa malam, 2 Februari 2021.

Tempo melayangkan konfirmasi kepada Moeldoko melalui pesan singkat maupun surat tertulis, tapi belum ada jawaban. Senin malam lalu, Moeldoko membantah adanya pertemuan tentang rencana pengambilalihan partai. Dia mengatakan sejumlah kader partai tersebut sempat bertamu ke rumahnya, tapi mereka hanya berbincang-bincang seputar situasi terkini.

"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan saja. Saya tak keberatan. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu dari dalam, masa kita dari luar," ujar Moeldoko.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO