Rekonstruksi Bansos, Operator Politikus PDIP Terima Duit Rp 1,5 M dan 2 Brompton

Reporter

Egi Adyatama

Senin, 1 Februari 2021 17:28 WIB

Mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021. Juliari Peter Batubara, diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi kasus menerima atau memberi suap sebesar Rp.14,5 miliar terkait Bantuan Sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rekonstruksi pengadaan bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek 2020, digelar Senin, 1 Februari 2021, di Gedung KPK Lama, Jakarta Selatan. Dalam salah satu adegan reka ulang, digambarkan terjadi pemberian duit antara Harry Van Sidabukke pemberian suap dari swasta, kepada Agustri Yogasmara alias Yogas.

Yogas diketahui merupakan Senior Assistance Vice President Bank Muamalat Indonesia. Di tag nama yang menempel pada sosok Yogas, dituliskan ia adalah operator dari Ihsan Yunus, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam reka agedan itu, Harry Van Sidabukke digambarkan memberi duit sebesar Rp 1,53 miliar kepada Yogas. Hal ini terjadi di dalam mobil di Jalan Salemba Raya pada Juni 2020 lalu.

Dalam reka adegan selanjutnya, digambarkan kembali pertemuan antara Harry dengan Yogas pada November 2020. Kali ini pertemuan dilakukan di PT Mandala Hamonangan Sude. Dalam kesempatan itu Harry nampak digambarkan memberikan Yogas dua unit sepeda Brompton, yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Status Yogas dalam reka adegan itu masih sebagai Ihsan Yunus.

Baca: Rekonstruksi Jalur Aliran Suap Bansos, Duit Dalam Gitar Hingga Tempat Karaoke

Ini bukan satu-satunya nama Ihsan Yunus muncul dalam reka adegan. Di awal reka adegan, digambarkan Ihsan Yunus juga bertemu dengan Syafii Nasution, yang diketahui adalah Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial. Pertemuan terjadi pada Februari 2020. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak Adi Wahyono dengan rompi tahanannya hadir. Adi yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Advertising
Advertising

Ihsan Yunus belakangan ini disorot lantaran diduga terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara. Wakil Ketua Komisi Sosial DPR ini disinyalir terafiliasi dengan sejumlah perusahaan penyedia bantuan sosial. Belakangan, ia dipindah tugaskan oleh PDIP menjadi anggota Komisi 2 DPR.

Dikutip dari Koran Tempo edisi Senin, 18 Januari 2021, Ihsan disebut memperoleh jatah 4,6 juta paket bansos senilai Rp 1,3 miliar. KPK telah menggeledah rumah keluarga Ihsan Yunus di Jalan Hankam Raya, Jakarta Timur sepanjang pekan lalu. Ihsan membantah tuduhan terlibat dalam korupsi bansos.

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

3 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

5 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

5 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

9 jam lalu

Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

13 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

1 hari lalu

Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.

Baca Selengkapnya