TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) menyebut hasil evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap I belum memperlihatkan secara menyeluruh dari dampak yang diharapkan.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan, evaluasi telah dilakukan terhadap indikator-indikator PPKM seperti perkembangan kasus aktif, tren kematian, tren kesembuhan, tren bed occupancy ratio (BOR) dan tren kepatuhan protokol kesehatan.

"Pentingnya perhatian diberikan pada kasus aktif. Terlihat disini bahwa secara umum jumlah kasus aktif mengalami fluktuasi," ujarnya dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19, Kamis, 28 Januari 2021.

Melihat lebih dekat indikator-indikator PPKM pada 77 kabupaten/kota yang menerapkannya, sebanyak 64 kabupaten/kota mengalami persentase tren kasus aktif meningkat, 54 kabupaten/kota dengan tren kematian persentasenya menurun, dan 21 kabupaten/kota dengan tren kesembuhan persentasenya meningkat. "Secara umum tren angka kesembuhan menurun," tutur Wiku.

Lalu, tren BOR (bed occupancy ratio) atau keterpakaian tempat tidur rumah sakit di 47 kabupaten/kota persentasenya menurun. Secara umum terlihat kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami penurunan persentase BOR pada masa PPKM tahap I. "Namun angkanya masih perlu ditekan agar bisa lebih rendah dari 70 persen," lanjut Wiku.

Baca: Angka Kematian Covid-19 di Indonesia Kembali Pecah Rekor, 476 Per Hari

Terdapat juga tren kepatuhan protokol kesehatan di 77 kabupaten/kota yaitu jumlah orang yang dipantau, ditegur, dan persentase orang yang ditegur mengalami peningkatan pada masa PPKM. "Secara umum, masih diperlukan waktu melihat dampak pelaksanaan PPKM minimal pada akhir Januari atau awal Februari 2021," ujar Wiku.

Sementara itu, kondisi kasus aktif pada 7 provinsi PPKM, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, secara umum masih fluktuasi. Meningkat pada minggu kedua pelaksaanaan PPKM yaitu di 4 provinsi; Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Bali.

Rincian hasil evaluasi PPKM tahap I berdasarkan provinsi, di DKI Jakarta tren kasus aktif meningkat dan tertinggi 3.758 kasus pada minggu pertama. Pada aspek zonasi, zona merah (risiko tinggi) 4 kabupaten/kota dan zona oranye (risiko sedang) 2 kabupaten/kota.

Banten, tren kasus aktif terus meningkat dan minggu terakhir penambahan mencapai 1.472 kasus aktif dalam satu Minggu. Aspek zonasi, zona merah dan oranye masing-masing 4 kabupaten/kota.

Jawa Barat tren kasus aktif fluktuatif pernah mencapai 5.623 kasus dan minggu terakhir turun drastis menjadi 1.302 kasus aktif. Aspek zonasi, zona oranye 17 kabupaten/kota, zona merah 6 dan zona kuning 4 kabupaten/kota.

Selanjutnya di DI Yogyakarta, kasus aktif fluktuatif dimana angka tertinggi 969 kasus, aspek zonasi ada 3 kabupaten/kota di zona merah dan zona oranye 2 kabupaten/kota.

Untuk Provinsi Jawa Timur, kasus aktif cenderung fluktuatif. Pada minggu kedua PPKM, kasus aktif menurun, dari 890 menjadi 165 kasus aktif. Zonasi risiko didominasi warna oranye yaitu 31 kabupaten/kota dan zona merah 7 kabupaten kota.

Di Jawa Tengah, kasus aktif konsisten naik sejak satu pekan sebelum pelaksanaan PPKM dan minggu ini angka meningkat menjadi 6.752 kasus aktif. Zonasi risiko yaitu zona merah 18 kabupaten/kota dan zona oranye 17 kabupaten/kota.

Untuk Bali, kasus aktif mingguan jumlahnya terus meningkat sejak awal Desember 2020. Dan puncaknya pada minggu ini yaitu naik 2.320 kasus aktif dalam 1 minggu. Zonasi risiko, didominasi zona merah yaitu 6 kabupaten/kota dan zona oranye 3 kabupaten/kota.

Jika melihat jumlah kasus aktif yang semakin tinggi selama PPKM, ujar Wiku, perlu diwaspadai karena itu mengartikan jumlah kasus Covid-19 yang ada di tengah masyarakat jumlahnya masih banyak. Sedangkan zonasi risiko dapat dijadikan acuan melihat tingkat risiko penularan masing-masing kabupaten/kota. Jika zona risiko didominasi zona merah dan oranye, itu artinya risiko penularan masih belum berhasil dikendalikan. "Perlu menjadi target kita bersama, perpanjangan PPKM untuk menurunkan angka kasus aktif dan menekan risiko penularan sehingga zona risiko dapat berpindah menjadi zona kuning atau hijau," tutur Wiku.

DEWI NURITA