Babel Terapkan Sistem Fuel Card untuk Distribusi LPG

Rabu, 27 Januari 2021 12:20 WIB

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman.

JAKARTA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman berencana menerapkan sistem fuel card untuk pembelian gas LPG agar pendistribusiannya dapat dikendalikan dan tepat sasaran. Kebijakan ini sebelumnya telah dilakukan Pemprov Babel untuk pembelian solar.

Hal ini disampaikan Gubernur Erzaldi saat melakukan audiensi dengan Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM RI Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa siang, 26 Januari 2021. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Soerjaningsih dan jajarannya.

Gubernur Erzaldi menyampaikan beberapa poin terkait kebutuhan minyak dan gas di Babel, diantaranya mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kilogram untuk 2021 sebanyak 52.404 Metrik Ton (MT) dan penerapan sistem Fuel Card untuk gas LPG 3 kg.

"Saya harap kebutuhan gas LPG subsidi di Babel terpenuhi, mengingat tahun lalu ada kejadian pengiriman gas dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung, namun kapal yang membawa tabung gas sebanyak 17.000 tabung tersebut tenggelam, yang terselamatkan kurang lebih hanya 3.000 tabung," ujarnya.

Gubernur Babel juga mengajukan penambahan kuota gas LPG 3 kg untuk Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan sebesar 10 persen karena pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kedua kabupaten tersebut meningkat di masa pandemi Covid-19.

Advertising
Advertising

Selain itu, keberhasilan penerapan sistem fuel card untuk pembelian solar di Babel yang bekerja sama dengan Bank BRI selama 2,5 tahun terakhir, Gubernur Erzaldi mengatakan dia akan mengaplikasikan sistem fuel card ini untuk pembelian LPG 3 kg untuk memonitor dan memastikan pendistribusiannya tepat sasaran.

"Kami berencana akan menerapkan sistem fuel card untuk LPG 3 kg ini, apabila berjalan dengan baik, kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan apresiasi dengan penambahan kuota tabung LPG," ujarnya.

Gubernur Erzaldi juga turut membahas beberapa hal lain diantaranya penghapusan Bensin Ron 88 di Babel dan program bantuan perangkat konversi BBM ke BBG (konverter kit) bagi nelayan. "Saat ini baru 256 nelayan di Kabupaten Bangka Barat yg menerima bantuan konverter kit. Saya harap agar perangkat konverter kit untuk nelayan Babel ditambah, agar dapat menikmati akses energi bersih guna menunjang aktivitasnya," katanya.

Dirjen Djoko menyambut baik usulan Gubernur Erzaldi terkait fuel card. Menurutnya ini merupakan sistem yang bagus agar dapat mengontrol dan mengendalikan pembelian gas LPG 3 kg, sehingga kebutuhan masyarakat bisa tercukupi.

"Kriteria penerima kartu juga dipertegas agar sesuai dengan azas keadilan dan azas manfaat, karena LPG 3 kg ini saya kira faktanya cukup banyak digunakan oleh rumah makan yang usahanya sudah menengah keatas. Jadi perlu kita kontrol ini untuk subsidi," ujarnya.

Direktur Soerjaningsih mengatakan penggunaan sistem fuel card ini sangat bagus, karena penggunaan LPG 3 kilogram ini akan benar-benar tepat sasaran.

Turut mendampingi Gubernur Erzaldi dalam audiensi ini yaitu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov. Babel, Yanuar; Ketua Hiswana Migas Babel, Suhendra.

Berita terkait

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

1 hari lalu

Setelah Harvey Moeis, Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Timah Termasuk Pejabat Pemerintahan Bangka Belitung

Usai Harvey Moeis, Kejagung kembali menetapkan lima tersangka kasus tindak pidana korupsi PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

3 hari lalu

Kuasa Hukum Dirut PT RBT Anggap Pengoperasian Kembali Smelter yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Timah Sudah Tepat

Kuasa hukum Direktur PT Refined Bangka Tin memberi penjelasan soal smelter timah PT RBT yang disita oleh Kejagung.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

4 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

5 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

26 hari lalu

Terkini: Harga Beras dan Gabah Turun Selama Ramadan, Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

BPS menyebut penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan sebesar 0,87 persen. Namun secara tahunan, di penggiling naik.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Geledah Rumah Harvey Moeis dan Blokir Rekeningnya

26 hari lalu

Kejaksaan Agung Geledah Rumah Harvey Moeis dan Blokir Rekeningnya

Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Moeis.

Baca Selengkapnya

Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Lingkungan, hingga Ekonomi

26 hari lalu

Tekor Negara 271 Triliun Akibat Korupsi Timah, Berikut Rincian Kerugian Negara, Lingkungan, hingga Ekonomi

Aktivitas tambang timah oleh PT Timah dilakukan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Robert Bonosusatya alias RBT dalam Pusaran Korupsi PT Timah Tbk yang Rugikan Negara Rp 271 triliun

27 hari lalu

Robert Bonosusatya alias RBT dalam Pusaran Korupsi PT Timah Tbk yang Rugikan Negara Rp 271 triliun

Nama Robert Bonosusatya alias RBT mengapung beriringan dengan terkuaknya belasan tersangka dalam dugaan korupsi di PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun, Harvey Moeis dan Helena Lim Diduga Operator untuk Bos Besar

27 hari lalu

Kasus Korupsi Tambang Timah Rp 271 Triliun, Harvey Moeis dan Helena Lim Diduga Operator untuk Bos Besar

Lemtaki menduga suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan crazy rich Helena Lim sekasar operator dalam korupsi tambang timah senilai Rp 271 triliun.

Baca Selengkapnya

Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung Bikin Hutan Tropis Hilang hingga Korban Jiwa

27 hari lalu

Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung Bikin Hutan Tropis Hilang hingga Korban Jiwa

Hutan tropis seluas 460 ribu hektare hilang karena pertambangan timah dan perkebunan di Bangka Belitung periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya