KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Giling Pabrik Gula Djatiroto

Reporter

Antara

Sabtu, 23 Januari 2021 20:15 WIB

Pengunjung mengamati mesin peninggalan Pabrik Gula Banjaratma, di Rest Area KM 260B ruas tol Pejagan-Pemalang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 Juni 2019. Rest area ini dilengkapi dengan tempat ibadah, taman, Food Court, lahan parkir, SPBU dan toilet. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mesin giling di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan six roll mill di PG Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015 - 2016," kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip kantor berita Antara, Sabtu, 23 Januari 2021.

Menurutnya KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa staf karyawan PG Djatiroto pada 20-21 Januari 2021. Mereka adalah Kepala Urusan Sipil dan Traksi Divisi Teknik PTPN XI tahun 2015-2017.

"Penyidik meminta keterangan yang bersangkutan terkait proses aanwijzing yang diikuti oleh yang bersangkutan dalam pengadaan six roll mill, yaitu terkait hal teknis khususnya mesin dan alat berat," kata Ali.

Saksi lain yang dipanggil yaitu Divisi Pengadaan PTPN XI tahun 2014-2015, namun tidak datang. Kepala Urusan Perencanaan Bisnis Divisi PPB PTPN XI 2015 - sekarang juga diperiksa untuk didalami pengetahuannya terkait jabatannya saat mengusulkan rencana pengadaan.

"Penyidik KPK juga memeriksa seorang pensiunan PTPN XI Surabaya untuk mendalami pengetahuannya terkait jabatan dia saat bertugas sebagai staf teknik yang turut dilibatkan dalam proses pengadaan six roll mill," tuturnya.

Adapun saksi pihak ketiga dari PT Hastaco Multi Sarana tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan. Namun akan dilakukan penjadwalan kembali oleh penyidik KPK. Ali Fikri berujar untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan.

Berita terkait

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

2 jam lalu

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

KPK menjelaskan konstruksi perkara atas penetapan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan yang diperuntukkan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

2 jam lalu

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU Penyiaran mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Lowongan Kerja di Perusahaan Manufaktur PT Boma Bisma Indra

3 jam lalu

Lowongan Kerja di Perusahaan Manufaktur PT Boma Bisma Indra

Perusahaan manufaktur PT Boma Bisma Indra membuka lowongan kerja.

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

4 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

4 jam lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

4 jam lalu

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

6 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

7 jam lalu

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

7 jam lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

9 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya