JAKARTA-Pemulihan ekonomi 2021 bergantung pada banyak skenario. Pandemi Covid-19 menyadarkan Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau.Sejalan dengan amanat Presiden, strategi pemulihan ekonomi tidak semata memacu ekonomi dalam jangka pendek. Namun, mempunyai tujuan membangun kembali Indonesia lebih baik, tangguh, dan berkelanjutan di masa mendatang.

"Di masa pandemi Covid-19 ini, kami memiliki pekerjaan besar untuk memastikan pencapaian target pembangunan berkelanjutan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Dialog Ekonomi Hijau di kanal YouTube Tempo, Rabu, 20 Januari 2021.

Suharso juga menyampaikan, dampak multi dimensi dari pandemi Covid-19 dalam jangka panjang, berpotensi menghambat pencapaian visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi perlu dilakukan agar Indonesia dapat lepas dari middle income trap dengan mengubah struktur perekonomian dari sektor yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor-sektor yang mempunyai produktivitas tinggi.

“Pandemi Covid-19 hendaknya dimanfaatkan sebagai momentum beralih dari pendekatan ekonomi konvensional atau business as usual, menuju pembangunan ekonomi hijau yang dapat membangkitkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan," kata Suharso.

APBN sebagai instrumen untuk mendorong transformasi ekonomi hijau juga diarahkan pada perlindungan terhadap lingkungan. “Pendapatan negara diarahkan untuk menstimulus pengembangan energi baru terbarukan dan bidang usaha ramah lingkungan. Di samping itu, mendorong belanja pemerintah yang rendah karbon dan berdaya tahan iklim melalui mekanisme Climate Budget Tagging,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu.

Dari sisi pembiayaan,Indonesia telah menerbitkan Soverign Global Green Sukuk setiap tahunnya sejak 2018. Pada Juni 2020 total Global Green Sukuk yang berhasil dihimpun mencapai 750 juta dolar AS dengan investor hijau mencapai 33,74 persen atau meningkat 29 persen dari tahun sebelumnya. Hingga November 2020, total Green Sukuk Retail mencapai Rp5,42 triliun.

Selama lima tahun terakhir rata-rata belanja Kementerian/Lembaga untuk perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun per tahun. Sekitar 88,1 persen merupakan belanja untuk infrastruktur hijau (green infrastructure), dam 11,9 persen untuk perumusan regulasi terkait perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya.

Salah satu kebijakan Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim adalah komitmen Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Indonesia yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Karena itu, salah satu prioritas lima tahun ke depan adalah mengembangkan teknologi energi terbarukan.

Pemerintah menjalin kerja sama multipihak dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi hijau. “Di antaranya menjalin kerja sama dengan Jerman dalam program-program lingkungan hidup, pengelolaan sampah, kesehatan, pengembangan transportasi umum, energi terbarukan, dan sebagainya, “ujar Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro.

Jerman mendukung tekad Indonesia untuk mencapai Agenda 2030 dan komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim. “Aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati semakin perlu untuk merombak perekonomian kita dan mencegah pandemi di masa depan. Perjanjian Paris atau ParisAgreement dan Agenda 2030 harus menjadi pedoman dalam upaya pemulihan ekonomi,” ujar Duta Besar Jerman untuk Indonesia Peter Schoof.

Peter menambahkan, Jerman siap mendukung Indonesia untuk menapaki jalan menuju pemulihan hijauatau GreenRecovery. Bersama Indonesia dan mitra global lainnya, kami menuju ekonomi yang lebih tahan dan ramah iklim, bukan kembali ke kondisi semula "business as usual" pasca pandemi,” katanya.