Layanan Registrasi Ulang Vaksinasi Covid-19 Dinilai Rentan Alami Pishing

Reporter

Friski Riana

Rabu, 20 Januari 2021 07:03 WIB

Vaksinator melakukan penyuntikan kepada peserta vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Senin, 18 Januari 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo, menilai layanan registrasi ulang vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan yang menggunakan aplikasi WhatsApp rentan mengalami pishing.

Kemenkes menggunakan layanan pemendek URL bit.ly untuk mengarahkan pengguna ke sebuah nomor Whatsapp. "Semua orang bisa membuat URL pendek dengan bit.ly sehingga layanan ini dengan mudah dapat dipalsukan," kata Sigit dalam keterangannya, Selasa, 19 Januari 2021.

Sigit menjelaskan, pishing adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Tindakan ini biasa dilakukan dengan menggunakan website palsu, akun palsu layanan pesan instan, atau SMS yang mengaku dari seseorang atau suatu institusi terpercaya.

Baca: Tenaga Kesehatan yang Registrasi Ulang Vaksinasi Covid-19 Tak Sampai 20 Persen

Kemenkes menggunakan pemendek URL bit.ly untuk mempermudah pengguna menghapalkan akses ke akun Whatsapp yang disediakan untuk registrasi ulang penerima vaksinasi covid-19. “Sayangnya, upaya dan niat baik Kemenkes ini justru berbahaya,” ujarnya.

Menurut dia, URL pendek bit.ly/vaksincovidri yang digunakan Kemenkes bisa dengan mudah dibuat URL pendek yang mirip, semisal bit.ly/vaksincovdri, bit.ly/vaksincovidrri, atau sejenisnya. Jika pengguna salah mengetik, mereka akan masuk ke akun penipu.

Advertising
Advertising

Pishing jenis ini dikenal juga sebagai typosquatting, dan biasanya dilakukan dengan mendaftarkan beberapa nama domain internet yang mirip dengan nama domain aslinya,” kata dia.

Mantan Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengingatkan, meskipun data yang diminta Kemenkes melalui Whatsapp hanya data KTP, jika terjadi kebocoran maka pemerintah bisa dituduh membiarkan terjadinya pencurian data pribadi warga negara.

Agar layanan registrasi vaksinasi Covid-19 tidak rentan terhadap phishing, Sigit menyarankan agar Kemenkes cukup menampilkan nomor Whatsapp ketimbang menggunakan pemendek URL. “Atau kalau mau tetap menggunakan URL, gunakan domain resmi Kemenkes, semisal vaksincovid.kemenkes.go.id. Jangan pakai pemendek URL yang bisa digunakan secara gratis seperti bit.ly dan lainnya,” ucapnya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Relawan Daftarkan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi, PSI: Murni Aspirasi Warga

13 jam lalu

Relawan Daftarkan Kaesang di Pilkada Kota Bekasi, PSI: Murni Aspirasi Warga

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan langkah relawan mendaftarkan Kaesang ikut Pilkada Kota Bekasi murni aspirasi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

19 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Surat Tilang Dikirim Via WhatsApp Bakal Diberlakukan secara Nasional, Ini Kata Korlantas Polri

1 hari lalu

Surat Tilang Dikirim Via WhatsApp Bakal Diberlakukan secara Nasional, Ini Kata Korlantas Polri

Setelah uji coba pengiriman notifikasi tilang via WhatsApp lolos asesmen Polda Metro Jaya, sistem ini akan diterapkan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

1 hari lalu

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

Relawan Nasional Pro Prabowo - Gibran (Pa-Gi) mendorong Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 hari lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

1 hari lalu

Atasi Ketimpangan Dokter Spesialis, Kemenkes Kembangkan Program Pendidikan Gratis

Kemenkes bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit mengembangkan program pendidikan gratis bagi dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Kenapa Nomor Tidak Bisa Daftar WA? Ini Cara Mengatasinya

1 hari lalu

Kenapa Nomor Tidak Bisa Daftar WA? Ini Cara Mengatasinya

Beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak bisa daftar WA? Ini penyebab dan cara mengatasinya yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

1 hari lalu

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

Khofifah menaakui menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun ia mengatakan, belum pasti partai itu memberikan rekomendasi dukungan.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengaktifkan Passkey WhatsApp

1 hari lalu

Begini Cara Mengaktifkan Passkey WhatsApp

Passkey memungkinkan pengguna untuk melindungi akun pengguna WhatsApp agar lebih aman.

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

1 hari lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya