Petugas melakukan bongkar muat vaksin COVID-19 Sinovac setibanya di Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Selasa, 5 Januari 2021. Sebanyak 31.000 dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang tiba di Bali tersebut pada vaksinasi tahap awal diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang akan dilakukan pada 22 Januari 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
TEMPO.CO, Papua Barat - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, didampingi Kapolda dan Pangdam XVIII Kasuari menjemput 7.160 vaksin Covid-19 untuk Papua Barat, di Bandar Udara Rendani Manokwari pada Selasa, 5 Januari 2021.
"Empat koli berisi 7.160 vaksin untuk Papua Barat sudah kita diterima dan segera diamankan ditempat khusus sambil menunggu izin penggunaan kedaruratan dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) Papua Barat," ujar Mandacan.
Dikatakan Mandacan, tahap pertama penggunaan vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk tenaga medis di Manokwari dan Kota Sorong yang tangani pasien Covid. Bila cukup akan diberikan kemudian kepada petugas yang melayani publik seperti TNI/Polri dan pegawai perbankan.
"Vaksin sebanyak 7.160 ini memang belum cukup, sehingga kita bijaki untuk tenaga kesehatan di kabupaten Manokwari dan kota Sorong yang angka positifnya tinggi di Papua Barat," kata Gubernur Papua Barat.
Kepala dinas kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan, mengatakan secara teknis vaksin Covid-19 akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah mendaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan (SISMK). "Jadi petugas kesehatan yang divaksin adalah mereka yang telah mendaftar lewat aplikasi SISMK. Hingga saat ini, 9.047 petugas sudah mendaftar dan angkanya masih terus bertambah," ujar Parorongan.
Sementara Kepala perwakilan BPOM Papua Barat, Mojaza Sirait, mengatakan vaksin Covid-19 telah melalui tiga kali uji klinis, namun setelah tiba di Papua Barat, 7.160 vaksin harus diamankan sementara, sambil BPOM memproses Emergency Use Authorization (UEA) atau izin penggunaan kedaruratan.
"7.160 vaksin disimpan di tempat yang sesuai, akan digunakan setelah adanya izin pengguna kedaruratan (EUA) sesuai standard WHO. Izinnya sementara dalam proses, tinggal beberapa tahap lagi sudah bisa digunakan. Intinya, tenaga kesehatan diprioritaskan di tahap pertama sebagai garda terdepan," kata Mojaza.
