TEMPO.CO, Bandung - Seorang dosen di Universitas Padjadjaran gagal menjadi Wakil Dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Promosi jabatannya tersandung oleh jejak aktivitasnya di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan pemerintah pada 2017.

Saat penyaringan wakil dekan, dosen itu tidak mencantumkan riwayat berorganisasi dengan HTI. Pada Sabtu 2 Januari 2021, Rektor Unpad Rina Indiastuti melantik Dekan dan Wakil Dekan baru pada 17 fakultas.

Seremoni itu digelar langsung di pelataran Rektorat Unpad di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Asep Agus Handaka Suryana ikut dilantik sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Organisasi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi menyatakan sebelum hari pelantikan, dekan setiap fakultas diminta untuk mencari wakil dekannya. “Yang kira-kira valid menjadi wakil dekan menyampaikan CV segala macam,” ujarnya saat dihubungi Senin, 4 Januari 2021.

Setelah penyaringan data calon di fakultas, dekan berdiskusi langsung dengan rektor. Bagian Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran juga memeriksa riwayat hidup para calon dan tidak menemukan hal yang salah. Namun setelah pelantikan, lanjut Dandi, Unpad mendapat data tambahan dari masyarakat. “Tercatat beliau dulu pengurus organisasi HTI,” ujarnya.

Laporan itu selanjutnya diverifikasi ke Asep Agus Handaka Suryana dan diakui. Pada catatan riwayat hidupnya, Asep tidak mencantumkan soal kiprahnya di HTI. “Mungkin karena organisasinya juga sudah dibubarkan beberapa tahun lalu jadi mungkin tidak merasa relevan untuk disampaikan,” tutur Dandi.

<!--more-->

Pimpinan universitas dan fakultas serta dosen tersebut kemudian membahas temuan itu dan disepakati untuk mengganti wakil dekan. “Yang bersangkutan juga paham-lah masalahnya seperti apa dan sukarela mengundurkan diri sebagai wakil dekan demi keamanan dan integritas Unpad juga,” ujar Dandi.

Unpad mengumumkan keputusan penggantian Wakil Dekan FPIK, Senin, 4 Januari 2021 sekaligus melantik Eddy Afrianto sebagai pejabat barunya. Menurut Dandi, dalam pencalonan dekan dan wakil dekan itu prosedur sudah dilakukan dan tidak ada peristiwa yang merugikan Unpad.

“Kecolongan di sini mungkin hanya satu saja, yaitu ada informasi tambahan dalam riwayat hidup yang tidak tersampaikan,” tutur Dandi. Kekeliruan itu menurut Dandi sangat lumrah terjadi dalam sebuah pemilihan pejabat. “Dan kebetulan ini menyangkut dengan organisasi yang cukup sensitif makanya seperti besar.”

Selama ini Asep Agus Handaka Suryana sebagai dosen pegawai negeri sipil di Unpad, lanjut Dandi, tidak pernah melakukan kegiatan apa pun yang menunjukkan indikasi ke arah disintegrasi. Selain nihil pelanggaran di kampus, dia dinilai sangat berdedikasi ke Unpad. “Kinerjanya bagus sampai saat ini di FKIP termasuk keren,” ujarnya.

Sejauh ini Asep Agus belum bisa dimintai konfirmasi langsung. Dekan FKIP Yudi Nurul Ihsan yang dihubungi Selasa, 5 Januari 2021, tidak bersedia dan merujuk penjelasan ke pihak Rektorat Unpad.

ANWAR SISWADI