TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah resmi meneken perjanjian pembelian vaksin Covid-19 dengan AstraZeneca dan Novavax yang masing-masing jumlahnya 50 juta dosis. Kontrak diteken Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rabu, 30 Desember 2020.

"Pembelian dua jenis vaksin dari dua perusahaan besar dunia ini memberikan variasi yang cukup untuk rakyat Indonesia atas produk-produk vaksin yang nanti bisa kita gunakan," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual, Rabu, 30 Desember 2020.

Budi berharap, tahap pengadaan vaksin bisa selesai dalam waktu satu atau dua pekan ini, sehingga selanjutnya pemerintah bisa mulai mempersiapkan tahap distribusi.

Pemerintah menempuh lima jalur untuk pengadaaan vaksin. Empat jalur sifatnya bilateral dengan beberapa perusahaan penyedia vaksin yakni; Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer.

Sementara pengadaan vaksin secara multilateral dilakukan melalui Gavi, yakni; koalisi negara-negara dunia yang berkomitmen menyediakan vaksin Covid-19. Koalisi yang masih di bawah WHO ini merupakan fasilitator dari pilar akses vaksin covid-19 buatan Covax.

Dari kelima jalur pengadaan vaksin tersebut, telah diperoleh jumlah dosis yang diberikan untuk Indonesia. Diperkirakan jumlahnya mencapai 400 juta dosis. Jumlah ini akan diupayakan untuk ditambah, mengingat untuk mencapai kekebalan kelompok, dibutuhkan kurang lebih sebanyak 468,8 juta dosis vaksin yang diperuntukkan bagi 181,5 juta jiwa.

“Kami memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah tersebut,” tutur Budi dalam keterangan pers yang disiarkan di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, kemarin.

Ia merinci dari 400 juta dosis tersebut, 100 juta dosis vaksin berasal dari Sinovac, 100 juta dosis dari Novavax, 100 juta dosis vaksin dari AstraZeneca, dan 100 juta dari Pfizer.

“Diharapkan vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orang,” imbuhnya.

Mengenai rencana penyuntikan, Budi menjabarkan bahwa rencananya vaksinasi akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dengan periode vaksinasi mulai Januari-April 2021 akan diprioritaskan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi dan 17,4 juta petugas pelayan publik.

Selanjutnya, untuk tahap kedua vaksinasi akan diperuntukkan bagi 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta masyarakat lainnya yang diberikan sesuai pendekatan kluster. Tahap kedua ini rencananya akan dilakukan mulai April 2021 hingga Maret 2022 mendatang.