Komisi X DPR Tinjau Persiapan Belajar Tatap Muka Kota Bogor, Ini Kata Bima Arya

Reporter

Antara

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 9 Desember 2020 03:50 WIB

Petugas menyiapkan sabun di wastafel saat melakukan persiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 di SMAN 27, Jakarta, Kamis 26 November 2020. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memutuskan untuk memperbolehkan sekolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Bogor -Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor untuk memantau kondisi lapangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta persiapan pelaksanaan belajar tatap muka (PTM) pada Januari 2021.

Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian dan diterima oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berserta jajarannya di Taman Ekspresi, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Selasa, 8 Desember 2020.

Pada kesempatan Anggota Komisi X DPR RI menanyakan bagaimana kondisi PJJ di Kota Bogor selama pandemi Covid-19 serta bagaimana persiapan pelaksanaan PTM yang rencanakan dimulai Januari 2021.

Baca juga : Santri Internasional Pesantren Darunnajah Jakarta Belum Bisa Belajar Tatap Muka

Bima Arya yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Fahrudin, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM, Alma Wiranta, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah memberikan dukungan optimal kepada para pelajar dan guru di kota itu pada pelaksanaan PJJ.

Dukungan tersebut adalah dengan menyediakan fasilitas wifi di setiap RW di seluruh wilayah Kota Bogor, memfasilitasi bantuan paket data internet dari operator, serta memfasilitasi bantuan gadged dari pihak ketiga untuk murid yang tidak mampu.

Sedangkan, persiapan PTM, Dinas Pendidikan Kota Bogor telah melakukan sosialisasi dengan menyebarkan formulir daftar periksa berisi pertanyaan fasilitas protokol kesehatan yang harus dipenuhi di setiap sekolah untuk dapat melaksanakan PTM.

Sekolah yang memenuhi persyaratan fasilitas protokol kesehatan juga harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah serta orang tua murid.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan dukungan yang diberikan Pemerimtah Kota Bogor untuk pelaksanaan PJJ menggembirakan, misalnya adanya bantuan pulsa, menyediakan fasilitas wifi di setiap RW, mendorong pihak ketiga memberikan bantuan gadget.

Hetifah juga mengapresiasi kesiapsiagaan guru dalam mengakomodasi murid dari keluarga tidak mampu yang tidak bisa mengikuti PJJ.

Menurut Hetifah, soal pelaksanaan PTM mulai Januari 2021, seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hal itu masih dalam diskusi. "Tidak harus dilaksanakan secara serentak di seluruh daerah, karena kondisi daerah berbeda-beda," katanya.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan di Kota Bogor tren penularan Covid-19 masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi setiap hari serta tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien positif Covid-19 di rumah sakit.

Berdasarkan data harian penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor, warga Kota Bogor yang terkonfirmasi positif Covid-19, pada hari ini, ada 59 kasus.

ANTARA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Polisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta

4 hari lalu

Polisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta

Tersangka berinisial FA diduga membawa kabur uang di restoran Hotmen milik pengacara Hotman Paris

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya