TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan acara Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor, bukan merupakan wewenangnya. Emil, sapaan akrabnya, menjelaskan Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom, di mana wali kota dan bupati dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk izin kegiatan, berbeda dengan DKI Jakarta. Tidak semua urusan secara teknis menjadi tanggung jawab gubernur karena undang-undang memberi keterbatasan," ujar Emil usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020.

Emil pun menyebut bahwa pernyataannya itu tak bermaksud ingin mengambinghitamkan. Hanya saja, ia mengulang, jika secara teknis, bukan menjadi ranahnya.

Ada enam hal secara teknis yang tidak bisa diintervensi. Emil menyebut yakni urusan keamanan, pertahanan, yustisi, agama, hubungan luar negeri dan fiskal.

Terkait acara, ia mengatakan jika Undang-undang Otonomi menyebut bahwa kegiatan lokal tak perlu dilaporkan kepada gubernur. "Kecuali dua hal, kegiatan provinsi atau kegiatan yang lokasinya akan diselenggarakan di perbatasan," kata Emil.

Emil mengatakan, sedari awal, panitia acara melapor ke Satgas Covid-19, Kelurahan, dan Kecamatan bahwa agenda acara hanya salat Jumat dan peletakan batu pertama. "Jadi bukan acara besar, hanya acara rutin," kata dia.

Meski begitu, pihak keamanan telah menerjunkan 1.200 personel gabungan. Kodim 0621 Kabupaten Bogor, kata Emil, telah mewanti-wanti akan potensi terjadinya kerumunan. "Tindakan pencegahan sudah dilakukan," ucap dia. Namun, dalam pelaksanaannya, ada euforia dari masyarakat sekitar yang ingin melihat Rizieq Shihab secara langsung.

Dalam kondisi seperti itu, anggota memiliki dua pilihan, yakni persuasif atau represif. Hanya saja, kata Emil, dengan jumlah individu yang cukup banyak dan dikhawatirkan terjadi bentrok, maka polisi memutuskan untuk mengambil tindakan persuasif. "Walaupun pilihan itu memberi konsekuensi pada institusi kepolisian," kata Emil.