TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020 mencapai 77,5 persen. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan keputusan presiden untuk libur nasional seperti yang diamanahkan Undang-undang Pilkada.

"Pada hari pemungutan suara sebagaimana diamanahkan UU dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan, nanti akan diterbitkan keputusan presiden tentang libur nasional," kata Hasyim dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 18 November 2020.

Hasyim mengatakan libur nasional berarti libur di seluruh Indonesia, tak hanya di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020. Dia pun berharap libur nasional ini dapat berkontribusi mendorong partisipasi pemilih.

"Semoga akan menjadi faktor pendorong juga untuk hadir di pemungutan suara 9 Desember," ujar Hasyim.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, di sisa waktu tiga pekan menjelang 9 Desember ini pemerintah akan menggalakkan kampanye agar pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Tito mengajak semua stakeholder untuk turut mengampanyekan hal ini.

"Karena salah satu indikator keberhasilan pilkada ini tidak hanya diukur dari tidak terjadinya penyebaran atau konflik kekerasan, aman, lancar, tapi juga partisipasi pemilih," ujar Tito.

Tito mengatakan pemerintah mengusung jargon 'Jangan Sampai Menyesal Salah Pilih'. Ia meminta masyarakat memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan persoalan daerah, termasuk Covid-19 dan dampak-dampak sosialnya.

"Kalau tidak menggunakan hak pilih menyesalnya lima tahun ke depan," kata dia.

Tito mengimbuhkan, pada Senin pekan depan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas kembali persiapan Pilkada 2020. Rapat tersebut akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan melibatkan KPU, Bawaslu, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kemendagri, Kementerian Kesehatan, dan Satuan Tugas Covid-19.

"Rakor akan menekankan kembali konsistensi kami agar protokol kesehatan maupun konflik-konflik yang berpotensi dapat dicegah," kata Tito.

BUDIARTI UTAMI PUTRI