TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diteruskan sampai akhir tahun.

"Andaikata sekolah tatap muka kembali, pembelajaran tak akan berjalan efektif dan optimal," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dalam keterangan tertulis, Senin, 16 November 2020.

Satriwan mengatakan ada beberapa daerah yang berencana melakukan pembukaan sekolah tatap muka di pertengahan November. Hal ini berpotensi tidak akan efektif karena mengingat waktu Penilaian Akhir Semester (PAS/UAS) yang hanya sekitar 3 pekan lagi di mana awal Desember siswa akan UAS Semester Ganjil.

Selain itu, pembelajaran tatap muka juga tidak akan efektif karena pembelajaran dibagi 2 shift, tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak boleh ada kegiatan olahraga, kantin ditutup, interaksi siswa antar kelas sangat terbatas, dan waktu belajar pun terbatas.

Melihat ketatnya aturan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, maka P2G meminta agar daerah-daerah tidak memaksakan belajar tatap muka. "Kami tegaskan, lebih baik PJJ diteruskan sampai akhir tahun," ujarnya.

Satriwan mengatakan pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak ada pemaksaan bagi orang tua agar anaknya diizinkan belajar tatap muka. Pemda, kata dia, tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali.

Seandainya ada beberapa orang tua di sekolah yang tidak mengizinkan anaknya masuk, maka guru dan sekolah tetap wajib memberikan layanan pembelajaran kepada siswa tersebut, baik daring maupun luring. Menurut Satriwan, mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa. Namun, hak hidup, sehat, dan memperoleh rasa aman adalah yang utama.

<!--more-->

Satriwan menilai, Kemendikbud dan Kemenag harus turun tangan langsung mengecek kesiapan infrastruktur sekolah atas protokol kesehatan. P2G juga meragukan kesiapan sekolah memenuhi syarat-syarat daftar cek protokol kesehatan yang sangat banyak dan detil.

Apalagi, kesiapan infrastruktur dan budaya disiplin masih belum maksimal dilaksanakan. "Kemdikbud harus betul-betul memastikan sekolah sudah siap memenuhi sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, tanpa kecuali," katanya.

Kemendikbud dan Kemendagri juga diminta menindak tegas dinas pendidikan yang melanggar aturan pembukaan sekolah. Misalnya, jika sekolah tersebut berada di zona oranye. Sebab, hal itu akan berpotensi menjadikan sekolah sebagai kluster penyebaran Covid-19, dan membahayakan kesehatan dan keselamatan guru, siswa, dan keluarga mereka.

Bagi daerah yang sudah zona hijau dan kuning, rencana membuka sekolah kembali juga harus diawali dengan pelaksanaan tes swab bagi guru dan siswa, agar pencegahan Covid-19 bisa sedini mungkin.

P2G juga meminta agar sekolah jangan dulu dibuka secara nasional sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman dan halal. "Setelah prasyarat ini tercukupi, barulah sekolah bisa dibuka secara nasional. Jika prasyarat di atas belum terlaksana, pilihan untuk memperpanjang PJJ dirasa masih tepat," kata Satriwan.

FRISKI RIANA