Marak Kekerasan oleh Polisi Saat Demo, KontraS Minta Jokowi Benahi Polri

Sabtu, 14 November 2020 10:29 WIB

Puluhan massa Aliansi Menolak Lupa melakukan aksi diam di kawasan Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020. Aksi dilakukan untuk para korban kekerasan Aparat Penegak Hukum (Polisi) dalam aksi Tolak Omnibus Law di berbagai Daerah di Indonesia. Polisi yang seharusnya dapat memberikan ruang dan rasa aman kepada demonstran saat menyuarakan suara dan harapannya, malah menjadi alat negara untuk terus menakut-nakuti dan membungkam masyarakat dengan berbagai alat, seperti: baton stik(pentungan), gas air mata, dan peluru karet. Korban akibat kekerasan polisi datang dari berbagai elemen masyarakat, baik dari petani, buruh, mahasiswa, pelajar, pedagang kaki lima, tim medis, lansia bahkan balita. Selain mengalami luka fisik, tentu saja demonstran juga mengalami luka secara psikis, hingga trauma-trauma bila melihat polisi dan serangan panik ketika mendengarkan baik suara ambulance maupun suara sirene polisi. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membenahi Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani aksi demonstrasi.

KontraS menyatakan menemukan banyak tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan aksi massa, salah satunya demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

“Menginstruksikan pembenahan di tubuh polri, mulai dari instruksi kepada polri untuk menegakkan hukum terhadap seluruh peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal, masyarakat sipil, secara independen,” kata Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti lewat keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2020.

Fatia meminta Jokowi menginstruksikan penegakan hukum dan koreksi internal, serta eksternal di setiap Kepolisian Daerah untuk mengusut kasus kekerasan oleh kepolisian. Ia juga meminta Jokowi mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Idham Azis perihal brutalitas aparat kepolisian dalam menangani aksi massa.

KontraS membuka kanal partisipasi publik untuk mendokumentasikan kekerasan saat menangani aksi penolak UU Cipta Kerja sejak 6-8 Oktober 2020. Kontras mencatat terdapat 1.900 dokumentasi baik foto atau video yang dikirimkan ke kanal pengaduan itu.

Advertising
Advertising

Dokumentasi itu, kata Fatia, menunjukkan praktek kekerasan oleh polisi berupa intimidasi dan represi dengan cara memaki, menyemprotkan water cannon, menembakkan gas air mata, memukul, menendang dan Tindakan lainnya secara berulang.

Korbannya, kata dia, berasal dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa aktivis, buruh, jurnalis hingga warga yang tidak ada kaitannya dengan aksi massa. “Kami menilai penggunaan kekuatan oleh Polri bukan lagi sebagai upaya penegakan hukum,” kata Fatia.

Menanggapi video kompilasi yang dibuat KontraS, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadi Jenderal Awi Setiyono menilai rekaman itu tak menunjukkan kronologi secara utuh. Dia mengatakan polisi terkadang terpaksa menggunakan cara yang agak represif karena pendemo lebih dulu melakukan tindak kekerasan seperti melempar batu.

Berita terkait

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

29 menit lalu

Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

1 jam lalu

Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Ketua FPI Muhammad bin Husein Alatas menyinggung soal peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

4 jam lalu

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan saat Wedangan dengan Respati Ardi-Astrid Widayani

Sehari usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Jokowi bertemu dengan paslon Pilkada Solo Respati Ardi-Astrid Widayani.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

4 jam lalu

Jokowi Klaim Nonton Semua Debat Pilkada 2024

Jokowi mengatakan setiap paslon memiliki visi-misi yang sesuai dengan keinginan mereka.

Baca Selengkapnya

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

11 jam lalu

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.

Baca Selengkapnya

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

12 jam lalu

Elektabilitas Andika Perkasa-Hendi Ungguli Luthfi-Taj Yasin, Jokowi Singgung Pemilih Bimbang

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 28,8 persen atau unggul 0,7 persen dari rivalnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Baca Selengkapnya

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

12 jam lalu

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

12 jam lalu

Politikus Golkar Klaim KIM Plus Masih Solid Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Politikus Golkar Dave Laksono mengklaim dukungan KIM plus untuk Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta tetap solid.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

13 jam lalu

Erick Thohir Sebut Pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Batal

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menambah kapasitas penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dengan memperbaiki Terminal 1, 2, dan 3.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

14 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya