Uji Materi UU Cipta Kerja, BEM Nusantara Bentuk Tim Advokasi

Reporter

Antara

Kamis, 12 November 2020 08:05 WIB

Sejumlah mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI membentangkan spanduk dalam acara penyampaian petisi oleh Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Blok Rokan (GRKBR) di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 30 Juli 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara telah membentuk tim advokasi untuk pengajuan judicial review atau uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"Terkait dengan tanggal judicial review, kami menunggu kesiapan tim yang sudah dibentuk. Kapan sekiranya sanggup? Kami langsung berangkat menuju judicial review," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana dalam pernyataannya, Rabu 12 November 2020. Hal tersebut diungkap dalam pertemuan membahas UU Cipta Kerja yang diikuti perwakilan koordinator daerah di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.

Permasalahan UU Cipta Kerja, kata dia, tidak berhenti meskipun sudah ditandatangani Presiden Jokowi karena masyarakat dari berbagai elemen terus memperjuangkan hak rakyat, salah satunya BEM Nusantara.

Oleh karena itu, BEM Nusantara sengaja berkumpul untuk membahas terkait dengan UU Cipta Kerja yang hanya diikuti oleh perwakilan koordinator daerah karena masih situasi pandemi COVID-19. "Hari ini tidak mengajak seluruh kampus yang hadir karena kita tahu ada COVID-19 yang menghalangi kami," kata Hengky.

Selain itu, BEM Nusantara juga berencana untuk menyurati dan bertemu Presiden Jokowi. Ia pun berharap Presiden mendengar suara rakyat yang diwakili BEM Nusantara.

Advertising
Advertising

"Mudah-mudahan Presiden bisa ketemu dengan kami. Bagaimana nanti mahasiswa memberikan solusi, bukan hanya mengkritisi, memberikan pandangan solusi dari segi kemahasiswaan kepada Presiden RI Joko Widodo," katanya.

Namun, kata dia, solusi yang akan disampaikan itu masih didiskusikan sehingga sementara ini belum dapat dijelaskan secara gamblang sebelum solusi yang dibawa itu benar-benar matang.

"Kami coba dahulu menunggu waktu Presiden dan kami sampaikan solusi-solusi terkait dengan bangsa dan negara," ucapnya.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

6 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

8 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

12 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

13 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

17 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

17 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

18 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya