TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hubungan Internasional dari Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menyarankan agar pemerintah lebih aktif mendekati dan menyodorkan agenda kepada Amerika Serikat (AS) dengan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden. Seperti diberitakan, kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden menang di Pemilihan Presiden Amerika Serikat.

Musababnya, kata Dinna, Biden akan menggunakan pendekatan kerja sama dan kembali ke format multilateral. Berbeda dengan Donald Trump yang cenderung menggunakan pendekatan transaksional dan bilateral.

Walaupun Indonesia lebih nyaman dengan pendekatan ala Biden, kata Dinna, yang patut diwaspadai adalah presiden asal Partai Demokrat itu akan menguatkan relasi dengan para sekutunya. "Jika Indonesia tidak agresif menyodorkan agenda dan mengarahkan kerja sama dan hanya sekadar menunggu, maka kepentingan Indonesia akan mudah 'dikalahkan' oleh para sekutu AS," ujar Dinna saat dihubungi Tempo pada Ahad, 8 November 2020.

India yang masih ragu-ragu mendekat ke Amerika Serikat pada masa Trump misalnya, kata Dinna, hari ini sudah menyatakan antusiasme atas kemenangan Biden dan menyuarakan akan mendukung Indo-Pacific ala AS.

"Artinya ini tekanan untuk diplomasi Indonesia dan ASEAN agar model penyelesaian sengketa dan menjaga perdamaian di Asia mempertimbangkan cara-cara dan format yang didukung Indonesia dan ASEAN dan bukannya yang didukung oleh QUAD Indo-Pacific yakni AS, Australia, India dan Jepang," ujar dia.

Selain itu, kata Dinna, Joe Biden juga akan mengangkat lagi agenda HAM dan demokrasi. Pemerintah, ujar dia, harus mengarahkan dan mendesak agar arahnya pada penguatan kapasitas lembaga dan pengalaman berdemokrasi dan bukannya untuk menyudutkan negara lain atau meremehkan kedaulatan negara lain.

"Karena itu, Indonesia juga harus memastikan agar Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto tetap diterima oleh AS sebagai wujud penghormatan atas kedaulatan Indonesia berpolitik," ujar Dinna.

Penentuan Indonesia akan jadi mitra strategis AS atau tidak, ujar Dinna, akan sangat tergantung dari kegesitan dan kegigihan Indonesia mendekati AS untuk tetap berpegang pada prinsip bebas aktif tetapi menyuarakan apa yang membuat kepentingan Indonesia aman.

"Jadi sebelum Biden dilantik pada 20 Januari, para diplomat dan pejabat di Indonesia harus memastikan ada komunikasi intensif dan gesit untuk mengikat AS," ujar dia.

DEWI NURITA