Sudah Negatif Covid-19, Arief Budiman Bakal Bertugas Lagi Jadi Ketua KPU Besok

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Senin, 26 Oktober 2020 16:33 WIB

Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Corona pada 10 September 2020 lalu. Hasil ini diketahui saat dia menjalani tes swab menjelang bertemu dengan Presiden Jokowi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana harian Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ilham Saputra, mengatakan bahwa Arief Budiman akan kembali bertugas sebagai Ketua KPU, pada Selasa, 27 Oktober 2020.

"Rapat Pleno memutuskan saudara Arief Budiman kembali bertugas sebagai Ketua KPU RI mulai besok," kata Ilham dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Oktober 2020.

Ilham mengatakan, Arief dan komisioner KPU, Pramono Ubaid, telah melaksanakan tes swab, cek darah, dan foto thorax pada Jumat, 23 Oktober 2020 di tempat berbeda. Hasilnya, Arief dan Pramono dinyatakan negatif Covid-19. "Secara total, keduanya telah melakukan isolasi selama kurang lebih 35 hari," katanya.

Dalam rapat pleno hari ini, Ilham mengatakan bahwa keduanya telah menyampaikan kondisi kesehatan. Sehingga, rapat memutuskan Arief kembali bertugas sebagai ketua. Adapun Pramono yang selama ini tetap aktif sebagai anggota KPU dan melaksanakan tugas secara work from home, telah kembali aktif mulai hari ini seperti biasanya.

KPU, kata Ilham, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik pemerintah, RSPAD, Satgas Covid-19, Puskesmas Pejaten Barat, serta para tenaga kesehatan yang selama ini merawat dan memantau kesehatan kedua pimpinan KPU hingga pulih.

Advertising
Advertising

"Saya mohon maaf jika selama menjadi Plh Ketua KPU RI ada pernyataan dan komentar saya yang membuat teman-teman tidak berkenan. Semoga kita semua selalu sehat," ujar Ilham.

Berita terkait

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

42 menit lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

20 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

20 jam lalu

Dharma Pongrekun Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Pernah Disorot Soal Covid-19 sebagai Rekayasa

Pernyataan Dharma Pongrekun pernah kontroversi saat pandemi Covid-19 karena menurutnya hasil konspirasi dan rekayasa. Kini, ia maju Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

22 jam lalu

Amerika Serikat Tengah Waspada FLiRT Subvarian Covid-19 Baru

Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, subvarian Covid-19 dari SARS-CoV-2 disebut FLiRT kini menjadi varian dominan di AS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

1 hari lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya