Polri Sebut 9 Anggotanya yang Maju Pilkada 2020 Sudah Mengundurkan Diri

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Selasa, 20 Oktober 2020 13:10 WIB

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyatakan sejumlah anggotanya yang mencalonkan diri pada Pilkada 2020 telah resmi mundur dari institusi.

"Sudah berhenti kalau sudah nyalon, sudah daftar," ujar Asisten Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Sutrisno Yudi Hermawan di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Oktober 2020.

Sutrisno menjelaskan, anggota yang mendaftar pada pilkada maka secara otomatis telah mengajukan pengunduran diri kepada Kepala Kepolisian RI. Sebab, ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota harus serta melampirkan surat resmi pemberhentian.

"Karena kalau belum ada surat pemberhentian dari Kapolri, dia enggak bisa daftar," kata Sutrisno.

Sebagaimana diketahui, KPU telah mencatat ada sembilan calon yang berstatus anggota Polri. Merujuk pada UU Pilkada, para anggota Polri atau TNI pun harus mengundurkan diri dari institusinya setelah resmi ditetapkan sebagai calon dalam pilkada.

Berikut sembilan nama mantan anggota Polri yang maju dalam pilkada:

1. Fakhrizal (anggota Polri) - Geniur Umar (calon wali kota inkumben)
Daerah: Provinsi Sumatera Barat
Pengusung: Golkar, NasDem, PKB

2. Fachrori Umar (calongubernur inkumben) - Syafril Nursal (anggota Polri)
Daerah: Provinsi Jambi
Pengusung: Gerindra, PPP, Hanura, Demokrat

3. Zainal Arifin Paliwang (anggota Polri) - Yansen TP (calon bupati inkumben)
Daerah: Provinsi Kalimantan Utara
Pengusung: Gerindra, PDIP, PPP, Demokrat

4. Agus Susanto (swasta) - Rommy Candra (anggota Polri)
Daerah: Pasaman Barat, Sumatera Barat
Pengusung: perseorangan

5. Wahyu Adi (anggota Polri) - Supriati (swasta)
Daerah: Indragiri Hulu, Riau
Pengusung: PDIP, Demokrat, PAN, Perindo

6. Lismidianto (anggota Polri) - Herlian Muchrim (swasta)
Daerah: Kaur, Bengkulu
Pengusung: PKB, PAN, Demokrat

7. Suardi Saleh (calon bupati inkumben) - Aska (anggota Polri)
Daerah: Barru, Sulawesi Selatan
Pengusung: NasDem, PDIP, PKS Demokrat

8. Helmi Umar Muchsin (anggota DPRD provinsi) - La Ode Arfan (anggota Polri)
Daerah: Halmahera Selatan, Maluku Utara
Pengusung: NasDem, Hanura

9. Kuswanto (anggota TNI) - Kusnomo (anggota Polri)

Daerah: Purworejo, Jawa Tengah

Pengusung: PKB, NasDem, PPP.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

6 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

10 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

19 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

20 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

21 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

22 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

23 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya