Kapolri Mutasi Perwira Tinggi dan Tengah Polri, Ada yang ke KPK dan BNN

Rabu, 14 Oktober 2020 10:48 WIB

Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan arahan acara pembekalan Calon Perwira Remaja TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 8 Juli 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI atau Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram resmi mutasi jabatan sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Surat telegram tersebut dikeluarkan pada 13 Oktober 2020 dengan nomor 2933, 2934 dan 2935.

Dalam surat telegram itu tertulis pergantian jabatan atas sejumlah pati dan pamen yang ditempatkan ke instansi lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan SKK Migas.

"Ya benar (ada mutasi). Penyegaran organisasi dan ada yang mau pensiun," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Selain itu, ada juga mutasi internal Polri. Komisaris Besar Himawan Bayu Aji kini diangkat menjadi Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia menggantikan Komisaris Besar Suyudi Ario yang dimutasi ke jabatan penyidik tindak pidana utama tingkat II Bareskrim Polri.

Lalu ada Brigadir Jenderal Yudawan Roswinarso yang ditugaskan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jambi. Ia akan meneruskan kerja Brigadir Jenderal Dul Alim yang kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Kamneg Baintelkam Polri.

Advertising
Advertising

Kemudian, Brigadir Jenderal Rudi Darmoko yang dipercaya menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Sedangkan pejabat sebelumnya yakni Brigadir Jenderal Yadi Suryadinata dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Ekonomi Baintelkam Polri.

Berita terkait

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

1 jam lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

2 jam lalu

Pejabat Bea Cukai Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan TPPU di Tipikor Surabaya

Jaksa KPK telah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara dengan terdakwa Eko Darmanto ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

3 jam lalu

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba Sejak September 2023

Polisi juga telah menangani 10 kasus narkoba menonjol sejak 14 Maret hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

4 jam lalu

Saksi Sidang Syahrul Yasin Limpo Mengaku Pernah Ditagih Ajudan SYL untuk Beli Senjata, tapi Tak Ada Bukti

Dugaan pembelian senjata oleh ajudan itu diungkap ke persidangan oleh kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo, namun jaksa KPK bilang tidak ada.

Baca Selengkapnya

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

5 jam lalu

Ancaman Polri kepada Personel yang Terbukti Gunakan Narkoba

Polri bakal langsung memecat anggota kepolisian yang terbukti mengkonsumsi narkoba.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

10 jam lalu

KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

14 jam lalu

Kasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru

KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya

Babak Baru Konflik KPK

18 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

19 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

19 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya