INFO NASIONAL-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid menilai banyak persoalan kebangsaan yang belakangan ini muncul karena kebuntuan komunikasi dan tidak ada saluran. Oleh karena itu, harus ada lembaga yang menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi kebuntuan itu. MPR terbuka sebagai tempat untuk saluran dialog berbagai elemen bangsa mencari solusi berbagai persoalan kebangsaan.

“Saya sebagai Wakil Ketua MPR Bidang Hubungan Antarlembaga akan menyampaikan kepada Pimpinan MPR untuk menginisiasi MPR sebagai fasilitator dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa. Inilah makna MPR sebagai Rumah Kebangsaan,” katanya di sela-sela kegiatan ziarah ke Makam Sultan Maulana Hasanuddin di Kompleks Masjid Agung Banten, Jumat, 9 Oktober 2020. Ziarah ke makam itu masih dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Pandeglang, Banten.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, memberi contoh aksi-aksi demo menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjurus anarkis, pada 8 Oktober lalu merupakan bentuk dari adanya kebuntuan tersebut. Aksi-aksi demo anarkis seperti perusakan halte, perkantoran, dan berujung bentrok itu juga terjadi di berbagai kota di Indonesia.

“Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh dan mahasiswa, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi,” katanya. Ia melanjutkan, saat ini orang sedang marah karena UU tersebut, tetapi kemarahan jangan dilawan dengan kemarahan pula. Itulah pentingnya penyaluran melalui jalur dialog.

Gus Jazil menegaskan, MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa. “MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai kebuntuan yang terjadi saat ini,” kata politikus PKB ini.

Dalam dialog itu, lanjut Gus Jazil, semua elemen bangsa harus dilibatkan, mulai dari pihak Istana, pemerintah, DPR, TNI-Polri, partai politik, ormas keagamaan, perguruan tinggi, elemen buruh hingga mahasiswa. “Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa. Salah satunya soal UU Cipta Kerja ini,” tuturnya.

Dirinya menilai saat ini belum ada lembaga yang mengajak berbagai elemen masyarakat untuk duduk bersama memecahkan persoalan bangsa. Sesuai dengan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, maka MPR sangat tepat menjadi tempat berdialog, sehingga tidak terjadi kebuntuan dalam menyalurkan aspirasi. “Jadi orang tidak menyalurkan kemarahannya di tempat-tempat umum apalagi dengan merusak fasilitas publik, halte, perkantoran,” katanya, menambahkan.

Saat ini, menurutnya untuk meredam kemarahan publik, seperti aksi demo menolak UU Cipta Kerja, tidak bisa lagi dengan pendekatan show of force. Artinya, menggunakan pendekatan represif dengan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, sehingga semua lawan yang membangkang dipukul mundur. Namun, hal yang diperlukan sekarang ini adalah tempat untuk berdialog. Sebab, situasi sekarang ini terjadi kebuntuan komunikasi.

“Dialog itu bisa dilakukan dimana saja, tapi saya kira di MPR yang paling tepat. Dialog bisa dilakukan secara virtual. Yang penting ada penyalurannya,” ujarnya.

Gus Jazil mencontohkan dialog seperti itu pernah dilakukan Joko Widodo ketika masih menjadi Wali Kota Solo. Saat itu, Joko Widodo sering kali mengajak warganya berdialog untuk menyelesaikan setiap persoalan. Semua elemen masyarakat diajak mencari solusi, mulai dari pengurus RT, RW, pedagang pasar, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga pimpinan partai politik. “Nah, dialog seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini, yaitu musyawarah bersama,” katanya. (*)