TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak bertanggung jawab lantaran tak berada di Istana Negara saat ada aksi massa menolak UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020. Padahal, aksi massa menolak omnibus law itu menuju ke Istana Negara.

"Pada saat rakyat sedang berderak untuk sampaikan aspirasinya terus Presiden pergi, itu artinya Presiden tidak gentle dan tidak bertanggung jawab," kata Jumisih dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil, Kamis malam, 8 Oktober 2020.

Jumisih mengatakan buruh bersama koalisi akan terus menggelar aksi hingga UU Cipta Kerja dibatalkan. Menurut dia, anggotanya di daerah bersemangat untuk aksi terlepas dari banyaknya tindakan represif aparat.

"Perlawanan yang bergelembung di masing2-masing daerah harus direspons dan ditanggapi oleh gerakan," ujar dia.

Presiden Konfederasi Perjuangan Rakyat Indonesia (KPRI) Anwar Sastro Ma'ruf mengatakan ia menghormati Presiden Jokowi yang berziarah ke makam orang tuanya. Namun ia mempertanyakan mengapa Jokowi membuat kebijakan yang keluar dari amanat konstitusi dan sumpah janjinya sebagai pemimpin.

"Kami menghargai Presiden untuk berziarah ke makam orang tuanya, semoga menyadari bahwa manusia itu bakal mati, lalu kenapa harus membuat kebijakan yg anti rakyat atau serakah, semoga dapat menyadari," kata Sastro.

Pada Kamis pagi kemarin, 8 Oktober 2020, Jokowi meninjau food estate di Kalimantan Tengah. Malamnya, Jokowi diketahui berada di Karanganyar untuk ziarah ke makam orang tuanya. Ia lantas menginap di Yogyakarta.

Kemarin pula, aksi massa menolak UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah. Di Jakarta, aksi terjadi di sekitar Harmoni, Patung Kuda, dan Sarinah, Jakarta Pusat. Massa buruh sedianya menuju Istana Negara, tetapi dihadang polisi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI