Tolak UU Cipta Kerja, Aksi Jogja Memanggil Akan Hadirkan Massa Lebih Besar

Kamis, 8 Oktober 2020 07:42 WIB

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam aksinya, mereka mereka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Rakyat Bergerak akan kembali menggelar aksi menolak Undang-undang atau UU Cipta Kerja di Yogyakarta hari ini, Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi yang sebelumnya dikenal dengan seruan #GejayanMemanggil ini kini menyerukan #JogjaMemanggil.

Dalam keterangan di akun Instagram gejayanmemanggil, aksi hari ini menyerukan "Mosi Tidak Percaya: Turunkan Jokowi - Ma'ruf, Cabut UU Cipta Kerja, Bubarkan DPR, dan Bangun Dewan Rakyat!". Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan tajuk aksi ini bukanlah tuntutan kepada perangkat negara.

"Ini merupakan sebentuk seruan yang kami tujukan pada sidang para pembaca yang budiman untuk mendeligitimasi intervensi negara atas kehidupan sipil--yang mana adalah kita semua," tulis Aliansi Rakyat Bergerak, dikutip Kamis, 8 Oktober 2020.

Salah satu peserta aksi, Ardy Syihab, mengatakan aksi hari ini lebih tinggi eskalasinya ketimbang aksi-aksi #GejayanMemanggil sebelumnya. Selain perubahan nama menjadi #JogjaMemanggil, lokasi aksi pun digeser dari Jalan Gejayan menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kantor Gubernur DIY.

Massa akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada, kemudian long march menuju Tugu Jogja, lalu ke kantor DPRD dan gubernur di Jalan Malioboro. Ardy mengatakan Aliansi Rakyat Bergerak telah melakukan persiapan matang untuk aksi hari ini.

Advertising
Advertising

"Kami sampaikan mosi tidak percaya. Tuntutan kami kalau omnibus law sampai tidak dibatalkan, mending turun, DPR dan juga rezim Jokowi-Ma'ruf karena sudah mengkhianati rakyat," kata Ardy kepada Tempo, Rabu malam, 7 Oktober 2020.

Ardy mengatakan tuntutan semacam itu baru sekali ini diserukan oleh Aliansi Rakyat Bergerak. Sebelum-sebelumnya dalam aksi menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan sejumlah RUU kontroversial lain pada tahun lalu, seruan aksi tak seperti hari ini.

"Bagaimana orang yang dipilih di pemilu membuat regulasi-regulasi yang ditolak rakyat dan tak dipercaya lagi oleh rakyat, lantas mau bagaimana lagi yang dilakukan pemerintah," kata dia.

Aksi #JogjaMemanggil hari ini menyerukan penggantian rezim secara menyeluruh hingga pembentukan dewan rakyat. Dalam unggahan di Instagram gejayanmemanggil, Aliansi mengajak masyarakat untuk mengonsolidasikan kekuatan menyeret turun rezim yang bercokol hari ini.

Aliansi menyatakan aksi bukan untuk mengganti satu lakon dengan lakon lainnya yang sama-sama buruk. Seperti yang diinginkan gerombolan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Aliansi menyatakan menolak ikut dalam dikotomi pascapilpres 2014 yang tak usai.

"Oleh karena itu demi merebut hak-hak yang sudah lama dikebiri, kita perlu merumuskan cara kita sendiri: menemukan suatu bentuk di mana kepentingan-kepentingan rakyat dapat diakomodir secara setara. Sebuah otonomi horizontal. Sebab katanya rakyat ialah hukum itu sendiri," tulis Aliansi di akun gejayanmemanggil.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

1 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

1 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

2 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

2 jam lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

5 jam lalu

Presiden Jokowi Beri Semangat Timnas Indonesia U-23 untuk Kejar Tiket Olimpiade Paris 2024 Usai Dikalahkan Irak

Setelah kalah melawan Irak, timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff untuk mengejar tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

6 jam lalu

Presiden Jokowi: Pencapaian Timnas U-23 Indonesia di Piala Asia U-23 2024 Layak Diapresiasi

Presiden Jokowi menilai pencapaian Timnas U-23 Indonesia yang mencapai semifinal di Piala Asia U-23 2024 layak diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

6 jam lalu

Bahlil Janji Percepat Investasi untuk Swasembada Gula dan Bioetanol

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan akan mempercepat investasi untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

9 jam lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

11 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya