TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyoroti sikap pemerintah yang memanfaatkan Pilkada 2020 untuk menggerakkan dan memberi stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Menurut Titi, pendekatan ini aneh dibanding sejumlah negara lain yang juga menggelar pemilu di masa pandemi.

"Saya tidak bisa bilang baik atau tidak baik, tapi itu anomali dalam pendekatan pemilu di masa pandemi," kata Titi dalam diskusi Populi Center, Sabtu, 3 Oktober 2020.

Menurut Titi, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menggunakan pendekatan ekonomi di antara negara-negara yang menggelar pemilu di masa pandemi. Ia mengatakan beberapa negara menurunkan terlebih dulu kasus Covid-19 sebelum melangsungkan pemilu.

Contohnya, kata Titi, ialah Korea Selatan, Mongolia, Sri Lanka, dan Singapura. Sedangkan Selandia Baru justru memutuskan menunda pemilu lantaran terjadi peningkatan kasus kendati angkanya tak banyak.

"Ekonomi pemilu ini satu-satunya di Indonesia di mana Pilkada dipakai sebagai instrumen pengendalian Covid-19 dan juga stimulus ekonomi," kata Titi.

Dalam pelbagai kesempatan sebelumnya pemerintah memang menyatakan Pilkada 2020 akan menggerakkan ekonomi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kontestasi ini bisa memperbanyak bantuan sosial untuk masyarakat terdampak.

Tito bahkan meminta calon kepala daerah inkumben maupun penantang berlomba-lomba memberikan bantuan dalam bentuk alat proteksi diri seperti masker, hand sanitizer, dan sebagainya. "Ini akan mempermudah juga secara nasional agar kita bisa mengendalikan Covid-19," ujar Mendagri Tito pada Mei lalu.

BUDIARTI UTAMI PUTRI