Harga Sewa Helikopter Firli Bahuri Rp 7 Juta, MAKI Duga Ada Unsur Gratifikasi

Reporter

M Rosseno Aji

Sabtu, 26 September 2020 14:43 WIB

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia ragu harga sewa helikopter Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri adalah Rp 7 juta per jam. Menurut MAKI, harga sewa helikopter yang digunakan Firli berkisar di harga Rp 35 juta.

“Ketika masa Corona pun setahu saya helikopter sejenis atau di bawahnya itu sekitar Rp 35 juta, jadi kalau harga sewanya Rp 7 juta itu tidak masuk akal,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, di Jakarta, Jumat, 25 September 2020.

Boyamin menduga harga yang diperoleh Firli itu adalah harga diskon. Boyamin mengatakan sudah meminta Dewan Pengawas untuk mendalami dugaan harga diskon itu. Karena, kata dia, pemberian diskon kepada penyelenggara negara bisa dikategorikan gratifikasi. “Tidak masuk akal dan diduga ada diskon di situ,” ujar dia.

Selain itu, Boyamin juga sudah meminta Dewan Pengawas untuk menyelidiki dugaan konflik kepentingan dalam kasus helikopter Firli tersebut. Sebab, Ia menengarai pemilik helikopter terafiliasi dengan perusahaan yang tengah berperkara di KPK. “Waktu diperiksa saya sudah meminta untuk didalami kedua hal itu, tapi sayangnya Dewas belum mendalami,” kata dia.

Sebelumnya, Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi ringan kepada Firli dalam kasus pelanggaran kode etik bergaya hidup mewah karena menggunakan helikopter. Dalam putusannya, Dewas KPK menyebutkan bahwa harga sewa helikopter yang digunakan Firli adalah Rp 7 juta perjam.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

2 jam lalu

Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata, Yudi Purnomo: Harus Didalami

Yudi Purnomo menilai sidang etik terhadap Nurul Ghufron bisa membuka fakta baru soal apakah Alexander Marwata terlibat atau tidak.

Baca Selengkapnya

Sidang Etik Nurul Ghufron 14 Mei, Dewas KPK Pastikan Tak Akan Ditunda Lagi

3 jam lalu

Sidang Etik Nurul Ghufron 14 Mei, Dewas KPK Pastikan Tak Akan Ditunda Lagi

Dewas KPK memastikan tak akan menunda lagi sidang etik terhadap Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

20 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

22 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya