KPK Mengklarifikasi Boyamin Saiman Soal Nama Lain di Kasus Jaksa Pinangki

Reporter

M Rosseno Aji

Jumat, 18 September 2020 13:56 WIB

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Boyamin Saiman kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat, 18 September 2020. Boyamin mengaku diklarifikasi KPK mengenai bukti-bukti yang dia serahkan dalam kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. “Menjelaskan berkas kemarin,” kata Boyamin saat dihubungi.

Kepada KPK, Boyamin mengatakan menjelaskan mengenai dokumen yang dia serahkan beberapa waktu lalu. Salah satunya, kata dia, mengenai istilah-istilah orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, namun diduga belum diusut, seperti King Maker. “Seperti King Maker dan juga beberapa inisial yang aku berikan ternyata itu satu rangkaian yang gamblang,” kata dia.

Sebelumnya, MAKI menyerahkan dokumen tebal mengenai kasus Djoko Tjandra kepada KPK pada Rabu, 16 September 2020. Dokumen itu disebut memuat percakapan antara Pinangki dan tersangka lain di kasus suap pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra. Boyamin mengatakan terdapat sejumlah inisial nama dan istilah yang kerap dipakai Pinangki saat berkomunikasi. Dia menduga inisial dan istilah itu merujuk pada pihak yang terlibat perkara ini namun belum diusut.

Sejumlah istihal yang pernah disebutkan MAKI adalah King Maker, Bapakku, dan Bapakmu. MAKI juga pernah menyebutkan lima inisial nama, yaitu T, DK, BR, HA dan SHD.

Boyamin mengatakan sudah tak bisa berharap pada Kejaksaan Agung atau Badan Reserse Kriminal Polri untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat perkara ini. "Karena Kejagung sudah buru-buru cepat selesai, PSM sudah P21," kata dia.

Advertising
Advertising

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

8 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

11 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

22 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

23 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya