Polda Jawa Timur Bakal Bantu Pengamanan Dakwah Syekh Ali Jaber di Malang

Reporter

Antara

Editor

Amirullah

Kamis, 17 September 2020 08:03 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjenguk pendakwah, Ali Jaber, di kediamannya, Pulogadung, Jakarta Timur, 15 September 2020. Ali Jaber ditusuk seseorang pada Ahad kemarin di Lampung. Foto: Humas KSP

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Timur akan membantu panitia dalam hal pengamanan kegiatan dakwah Syekh Ali Jaber di Jember dan Kabupaten Malang, pada Kamis, 17 September 2020.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan meski membantu pengamanan, tanggung jawab keamanan sepenuhnya tetap berada di pihak panitia.

"Polda Jatim melalui Polres akan melibatkan penyelenggara melakukan langkah antisipatif dengan menyeleksi jamaah peserta pengajian," ujar Trunoyudo saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu, 16 September 2020.

Kabar Syekh Ali Jaber akan berceramah di Jatim disampaikannya saat berbicara di program Podcast #CloseTheDoor Corbuzier yang tayang pada Rabu. Deddy bertanya apakah Syekh Ali trauma dengan peristiwa penikaman di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, beberapa hari lalu.

Truno mengatakan, dua hal yang perlu diperhatikan oleh panitia penyelenggara, yakni memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di lokasi pengajian dan memastikan tidak ada jamaah yang membawa benda-benda berbahaya dan membahayakan, seperti senjata tajam.

Advertising
Advertising

Kepolisian sendiri, kata dia, tentu saja akan hadir membantu pihak panitia untuk melakukan pengamanan. "Kepolisian akan membantu panitia menyeleksi peserta pengajian, misalnya, jika ada yang membawa senjata tajam," tutur mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat tersebut.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

5 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

21 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya