TEMPO.CO, Jakarta - Badan Narkotika Nasional atau BNN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 273,4 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. Kepala BNN Komisaris Jenderal Heru Winarko mengatakan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendanai sejumlah kegiatan.

"BNN mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 273,4 miliar untuk mendanai kegiatan yang belum mendapatkan alokasi anggaran pada pagu anggaran 2021," kata Heru dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa, 15 September 2020.

Heru mengatakan, kegiatan-kegiatan yang dia maksud yakni penyelenggaraan iDEC Working Group sebesar Rp 1 milar, dukungan perundang-undangan dan regulasi sebesar Rp 2,9 miliar, pelaksanaan dukungan rehabilitasi di beberapa wilayah sebesar Rp 1,791 miliar, dan pemenuhan sarana dan prasarana sebesar Rp 228,3 miliar.

Pagu indikatif tahun 2021 untuk BNN sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp 1,68 triliun. Heru merinci, sebanyak Rp 532,7 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp 1,04 triliun belanja barang, dan Rp 114,4 miliar untuk belanja modal.

Jika dilihat dari distribusi program, sebanyak Rp 525 miliar dialokasikan untuk Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (PG4N) dan Rp 1,164 miliar untuk program dukungan manajemen.

Heru mengatakan, BNN akan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pemenuhan prioritas, baik prioritas nasional maupun lembaga. Menurut Heru, ada 14 proyek prioritas BNN dengan total anggaran Rp 190,43 miliar.

Empat belas program itu di antaranya operasional laboratorium narkoba daerah; desa bersih narkoba; kawasan rawan tanaman terlarang yang diintervensi program alternative development; peta dasar daerah penyelundupan narkotika dan prekursor narkotika dari luar negeri.

Kemudian pos interdiksi terpadu yang operasional; advokasi kabupaten/kota dengan kebijakan tanggap ancaman narkoba; agen pemulihan yang dilatih kompetensi teknik rehabilitasi; dan sebagainya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI