Dulu Dirikan KPK, Megawati Mengaku Sedih Jika Ada Elit Politik Korupsi

Minggu, 13 September 2020 16:21 WIB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Partai pembekalan Calon Kepala Daerah, yang dilakukan secara daring. Jumat 21 Agustus 2020. Foto: Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku sedih jika melihat ada pemimpin ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menyinggung dulu dirinyalah yang mendirikan lembaga antirasuah tersebut.

"Saya sangat sedih kalau melihat ada yang diambil oleh KPK. KPK itu saya yang buat loh, jangan lupa loh," kata Megawati saat memberikan arahan untuk calon kepala daerah dari PDIP, Ahad, 13 September 2020.

Megawati meminta para calon kepala daerah dari partainya itu untuk melihat kembali sejarah berdirinya KPK. Komisi antikorupsi terbentuk tahun 2002 saat Megawati menjadi presiden.

Megawati mengingatkan Mahkamah Konstitusi juga berdiri di era kepemimpinannya. MK terbentuk pada tahun 2003 atau setahun sebelum Megawati berhenti menjabat presiden.

Megawati mengatakan lembaga penegak hukum dan kehakiman itu ia buat demi mendisiplinkan masyarakat Indonesia. Meski begitu, dia berujar bahwa yang biasa korupsi bukanlah rakyat kebanyakan melainkan elit.

Advertising
Advertising

"Tetapi kan kebanyakan, mana ada rakyat yang bisa korupsi? Yang korupsi pasti kalangan elite," ujar Megawati.

Presiden kelima ini juga mengingatkan ada banyak lembaga yang mengawasi kinerja keuangan para pemimpin, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Ia berujar, keberadaan lembaga-lembaga tersebut mengontrol agar tak ada pemimpin yang bermain-main dengan uang rakyat atau korupsi.

"Gimana kalian mau masih mau main. Coba pikir, kader yang baru masuk mungkin kaget-kaget kalau saya ngomong seperti ini. Jadi menurut saya please, dedikasikan seluruh pikiran dan nuranimu bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Megawati.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

7 menit lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

2 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

3 jam lalu

Kata Pengamat soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club: Kalo Tidak Perlu, Jangan

Menurut Ujang Komarudin, pembentukan Presidential Club oleh Prabowo Subianto harus dilihat berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

5 jam lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

6 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

8 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

20 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

21 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

23 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya