Bawaslu Sebut Mayoritas Calon Tunggal Pilkada 2020 Inkumben

Rabu, 9 September 2020 13:50 WIB

Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri periode 2020-2025 di Gedung Bagawanta kompleks Sekretariat KPUD Kab. Kediri, Jumat 4 September 2020. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengatakan karakteristik pasangan calon tunggal di Pilkada 2020 adalah inkumben. Hingga saat ini, Pilkada 2020 berpotensi diikuti oleh 28 pasangan calon tunggal.

Menurut Dewi, inkumben banyak menjadi calon tunggal lantaran mereka memiliki akses terhadap sumber daya, baik sumber daya uang atau kekuasaan sehingga bisa menggalang dukungan dari banyak partai politik.

"Sehingga menutup ruang-ruang dari pasangan calon lain untuk bisa mendapat akses yang sama. Inilah fakta yang kita temukan di dalam pelaksanaan pemilihan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya," kata Dewi dalam webinar "Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal", Rabu, 9 September 2020.

Dewi mengatakan terjadi peningkatan jumlah calon tunggal dari Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, hingga tahun ini. Secara berturut-turut, jumlah pasangan calon tunggal di tiap pilkada tersebut ialah tiga pasangan calon, sembilan pasangan calon, 16 pasangan calon, hingga berpotensi menjadi 28 pasangan calon.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menyampaikan hal senada. Arya mengatakan, dari 28 daerah yang berpotensi calon tunggal, 23 di antaranya diisi oleh calon inkumben, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Advertising
Advertising

Dari 23 tersebut, lanjut Arya, sepuluh di antaranya diikuti sepuluh pasangan calon petahana yang kembali berpasangan. "Ada faktor petahana yang mendorong partai-partai mencalonkan, mungkin karena faktor elektabilitas yang kuat, finansial, dan lainnya," kata Arya dalam forum yang sama.

Arya mengatakan mahalnya biaya politik juga turut menjadi faktor menguatnya calon tunggal di Pilkada 2020. Ia berujar, kondisi pandemi Covid-19 akan membuat biaya kampanye, saksi, sengketa, dan sebagainya menjadi lebih mahal.

Selain itu, Arya memprediksi pemodal politik juga akan sangat berhitung untuk berinvestasi membiayai kandidat. Sebab, situasi bisnis pun sedang serba tak pasti karena pelemahan ekonomi imbas pandemi Covid-19.

"Ini akan membuat kandidat yang berpeluang mendapatkan dukungan adalah petahana dan pengusaha karena dia punya modal politik dan ekonomi, mereka punya saving hari ini, mereka yang punya cash banyak," kata Arya.

Berita terkait

Isi UU Desa Terbaru: Calon Tunggal Bisa Menang Pilkades Tanpa Pemilihan

2 hari lalu

Isi UU Desa Terbaru: Calon Tunggal Bisa Menang Pilkades Tanpa Pemilihan

Dalam UU Desa yang baru terdapat perubahan mengenai mekanisme Pilkades.

Baca Selengkapnya

Lontaran Pedas Hasto Kristiyanto Terhadap Gibran dan Dinasti Politik Jokowi

33 hari lalu

Lontaran Pedas Hasto Kristiyanto Terhadap Gibran dan Dinasti Politik Jokowi

Seteru PDIP dengan keluarga Jokowi semakin panas. Simak pernyataan Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP terhadap Gibran dan dinasti politik Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sorotan PDIP terhadap Dinasti Politik Jokowi

34 hari lalu

Sorotan PDIP terhadap Dinasti Politik Jokowi

Majunya Gibran menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024, terus menjadi polemik di internal PDIP hingga persoalan politik dinasti Jokowi

Baca Selengkapnya

Singgung Dinasti Politik Jokowi, PDIP Akui Khilaf Majukan Gibran Sebagai Wali Kota

35 hari lalu

Singgung Dinasti Politik Jokowi, PDIP Akui Khilaf Majukan Gibran Sebagai Wali Kota

PDIP singgung dinasti politik yang dibangun keluarga Presiden Joko Widodo. Khilaf atas pencalonan Gibran.

Baca Selengkapnya

Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

44 hari lalu

Media Asing Sorot Kabar Jokowi Masuk Golkar

Reuters membuat sebuah tulisan analisis tentang kabar Presiden Jokowi bergabung ke Golkar saat jabatannya segera berakhir.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Tak Mudah Golkar Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran

48 hari lalu

Pengamat Sebut Tak Mudah Golkar Ubah AD/ART untuk Jokowi atau Gibran

Pengamat menilai Golkar tak akan mudah mengubah AD/ART karena tidak akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi Golkar.

Baca Selengkapnya

Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

48 hari lalu

Politik Dinasti Jokowi Ramai-ramai Disorot Pengamat Politik, Pakar Hukum Tata Negara sampai Media Internasional

Politik dinasti Jokowi kembali disorot setelah Gibran jadi cawapres, Bobby Nasution niat maju Gubernur Sumatera Utara, pun Kaesang dan Erina Gudono.

Baca Selengkapnya

Advokat TPDI Gugat Jokowi Lagi soal Nepotisme ke PTUN, Ini Alasannya

18 Februari 2024

Advokat TPDI Gugat Jokowi Lagi soal Nepotisme ke PTUN, Ini Alasannya

Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali ajukan gugatan terhadap Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini sempat mental

Baca Selengkapnya

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI Soal Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi

15 Februari 2024

PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI Soal Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi

Hakim menilai gugatan terhadap keluarga Jokowi secara pribadi bukan merupakan kewenangan PTUN. Ketua PTUN selalu absen di sidang.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Moskow Lawan Rencana Sita Aset oleh AS, Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Tokyo

15 Februari 2024

Top 3 Dunia: Moskow Lawan Rencana Sita Aset oleh AS, Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Tokyo

Top 3 dunia adalah Rusia melawan rencana sita aset oleh AS dan Eropa, viral video dugaan kecurangan di pemilu 2024 dan dinasti politik di Asia.

Baca Selengkapnya